M. DWIKI PRAYOGA PUTRA, NIM. 502018163 (2022) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP WARGA SIPIL. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502018163_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (250kB) | Preview
	Text 502018163_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (43kB)
	Text 502018163_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (38kB)
	Text 502018163_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (21kB)
	Text 502018163_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (20kB)
	Text 502018163_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (225kB)
	Text 502018163_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (517kB)

Abstract

Tindak pidana yang dilakukan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI ) kepada warga sipil dan mengakibatkan warga sipil (korban ) mengalami kerugian luka fisik atau kerugian materil ataupun formil dalam hal ini sangat disayangkan karena seharusnya anggota TNI menjadi contoh suri tauladan kepada warga sipil bukan malah jadi contoh yang kurang baik dengan tingkah lakunya yang membuat atau mencoreng citra TNI karena tingkah lakunya yang kurang terpuji melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap warga sipil akan dikenakan sanksi yang tegas oleh atasan (ANKUM) dan prosesnya akan masuk kedalam Undang- undang Nomor 31 tahun 1997 tentang pengadilan Militer apabila terbukti oknum TNI yang melakukan tindakan kriminal proses penyelesaian perkara militer di Indonesia. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan atau lebih dikenal dengan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca bukubuku, Undang-undang, jurnal dan para pendapat ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Pertanggungjawaban pidana oknum Tentara nasional Indonesia dalam tindak pidana penganiayaan terhadap warga sipil yaitu, Pada dasarnya hal ini telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Sikap Prajurit tentara yang masih apatis merasa bahwa dirinya berbeda dengan warga sipil biasa. Pada Putusan Nomor: 42-K/PM.102/AD/IV/2018 penyebab para pelaku melakukan karena diremehkan oleh para korban. Proses penyelesaian perkara penganiayaan didalam lingkungan TNI AD umumnya dilakukan melalui pengadilan militer, mengingat TNI memiliki peradilan khusus yang berbeda dengan warga sipil maupun pejabat negara, kepolisian, ataupun lainnya. Kendala yang dimaksud ialah dari segi yuridis. Beberapa hambatan yuridis yang dihadapi hakim militer pada saat menetapkan penjatuhan sanksi pidana mati diantaranya ada yang bersifat teoritis maupun norma hukumnya. Dari sisi teori, bahwa penjatuhan sanksi pidana mati bertentangan dengan pemahaman atau ajaran dari teori Aboilisionisme, yang menyatakan bahwa hukuman mati di dalam kenyataan tidak berhasil mencapai tujuannya adanya sanksi pidana mati tersebut meskipun bukan sebagai pidana pokok melainkan pidana alternatif yang bersifat khusus. Sehingga hakim masih diperbolehkan untuk menjatuhkan sanksi pidana ini kepada seorang terpidana

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum 2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum
Uncontrolled Keywords:	Tindak Pidana, Penganiayaan, Kendala, Oknum TNI
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	23 May 2022 08:00
Last Modified:	23 May 2022 08:00
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/21062

Actions (login required)

View Item