RATU YUMI APTRIANI, NIM. 502018273 (2022) KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PENGOPERAN HAK MILIK ATAS TANAH DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG. Skripsi thesis, Uiversitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502018273_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (243kB) | Preview
	Text 502018273_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (86kB)
	Text 502018273_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (82kB)
	Text 502018273_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (16kB)
	Text 502018273_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (14kB)
	Text 502018273_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (251kB)
	Text 502018273_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (588kB)

Abstract

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui kekuatan pembuktian akta pengoperan hak milik atas tanah di pengadilan negeri klas I a palembang. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagimanakah Kekuatan Pembuktian Akta Pengoperan Hak Atas Tanah yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pengadilan Negeri Palembang dan Apakah Akibat Hukumnya Apabila Akta Pengoperan Hak Tersebut Berasal Dari Alas Hak Atas Tanah yang Tidak Benar. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesa. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Kekuatan pembuktian Akta Pengoperan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pengadilan Negeri Palembang, yaitu mempunyai kekuatan pembuktian Akta Pengoperan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pengadilan Negeri Palembang, dapat bernilai sebagai alat bukti tertulis yang otentik, sehingga setiap orang termasuk hakim pun akan memberikan penilaian formil apa adanya sebelum dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan suatu majelis hakim bahwa akta tersebut tidak benar dan Akibat hukum apabila akta pengoperan hak tersebut berasal dari alas hak atas tanah yang tidak benar, maka ketidak benaran alas hak tersebut harus dibuktikan dengan putusan majelis hakim tentang hal ketidak benaran tersebut. Apabila ketidak benaran tersebut terbukti, maka akta pengoperan hak tersebut dapat dibatalkan berdasarkan putusan majelis hakim yang sudah berkekuatan hukum yang tetap

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Atika Ismail, SH., MH 2. Hj. Kurniati, SH., MH
Uncontrolled Keywords:	Pengoperan Hak, Pembuktian
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	13 May 2022 04:07
Last Modified:	13 May 2022 04:07
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/20972

Actions (login required)

View Item