M. RIZKI RELLADO, NIM. 502018267 (2022) KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA CYBER TERRORISM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502018267_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (532kB) | Preview
	Text 502018267_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (741kB)
	Text 502018267_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (743kB)
	Text 502018267_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (396kB)
	Text 502018267_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (283kB)
	Text 502018267_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (775kB)
	Text 502018267_Cover_sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA CYBER TERRORISM M. RIZKI RELLADO Negara Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Dalam perlindungan warga negara dari tindakan semua aksi tindakan kejahatan terorisme, salah satu bentuk perlindungan Negara dalam hal ini pemerintah terhadap warga negaranya dari perbuatan terorisme adalah melalui penegakan hukum, termasuk upaya untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tujuan hukum. Upaya ini diwujudkan Negara Indonesia melalui pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Peraturan perundang-undangan ini sangat diperlukan karena pemerintah menyadari tindak pidana terorisme merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa juga (extraordinary measures). Permasalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah penanggulangan tindak pidana cyber terorism dalam hukum pidana Indonesia?. Bagaimana apa upaya-upaya penanggulangan tindak pidana cyber terorism dalam hukum pidana Indonesia?. Jenis penelitian hukum ini adalah “Penelitian hukum normatif yang dimaksud objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada di perpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan. Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Cara penanggulangan tindak pidana cyber terorism dalam hukum pidana Indonesia, yaitu diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya-upaya penanggulangan tindak pidana cyber terorism dalam hukum pidana Indonesia, kebijakan kriminalisasi terhadap cyber terorism telah diupayakan dalam konsep rancangan Undang-Undang KUHP yang baru, dan Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana di bidang teknologi informasi. Kata Kunci : Tindak Pidana dan Cyber Terorism

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing Skripsi 1 : Drs. Edy Kastro, M.Hum Pembimbing Skripsi 2 : Yudistira Rusydi, SH., M.Hum
Uncontrolled Keywords:	Tindak Pidana dan Cyber Terorism
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	12 May 2022 00:32
Last Modified:	12 May 2022 00:32
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/20922

Actions (login required)

View Item