M. FAJRI FERNANDO, NIM. 502018407 (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN PADA PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE). Skripsi thesis, Uiversitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502018407_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (244kB) | Preview
	Text 502018407_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (80kB)
	Text 502018407_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (77kB)
	Text 502018407_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text 502018407_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (15kB)
	Text 502018407_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (239kB)
	Text 502018407_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (598kB)

Abstract

Perdagangan melalui sistem elektronik bukanlah suatu hal yang asing bagi dunia perdagangan. Semakin berkembangnya jaman, semakin banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan e-commerce. Untuk memberikan kepastian hukum, Indonesia telah mengesahkan peraturan perundang-undangan terkait transaksi elektronik antara lain dalam UU ITE dan PP PSTE. Konsumen e-commerce diharuskan memiliki akun yang berisi nama, nomor telepon, alamat serta e-mail yang disebut data pribadi. Marketplace ialah penyelenggara sistem elektronik yang memperoleh dan mengumpulkan data pribadi dan bertugas untuk melindungi dan menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang dikelolanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait perlindungan data pribadi konsumen pada perdagangan elektronik sesuai dengan aspek-aspek hukum dan mengetahui tentang penyelesaian hukum terhadap penyelenggara sistem elektronik atas kebocoran data pribadi konsumen. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridris empiris atau lebih dikenal dengan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action. Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa payung hukum perlindungan data pribadi berdasarkan Pasal 28G UUD 1945, UU No. 19/2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2018, PP No.71/2019, PP No.52/2000 dan Permenkominfo No.20/2016 dan sanksi yang dapat diberikan kepada marketplace atas kegagalan perlindungan data pribadi penggunanya berupa sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Kominfo. Penyelesaian sengketa terhadap penyelenggara sistem elektronik pada Pasal 26 huruf b dan Pasal 29 ayat (1) Permenkominfo 20/2016 mengatur bahwa setiap pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik dapat mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (“Menkominfo”) atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi. Pengaduan tersebut dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya. Apabila penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya belum mampu menyelesaikan sengketa atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi, setiap pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik dapat mengajukan gugatan perdata.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum 2. Eni Suarti, SH., MH
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Perdaganagan Elektronik
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	27 Apr 2022 01:50
Last Modified:	09 Aug 2022 02:30
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/20828

Actions (login required)

View Item