MUHAMMAD RAFLI GUNA NUSANTARA, NIM. 502018224 (2022) HAK-HAK DAN TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MEWAKILI PENGGUGAT DALAM PERKARA PERDATA DI MUKA PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG. Skripsi thesis, Uiversitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
502018224_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (250kB) | Preview |
|
![]() |
Text
502018224_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (67kB) |
|
![]() |
Text
502018224_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (61kB) |
|
![]() |
Text
502018224_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (8kB) |
|
![]() |
Text
502018224_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (6kB) |
|
![]() |
Text
502018224_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (376kB) |
|
![]() |
Text
502018224_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (736kB) |
Abstract
Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalahBagaimanakah Apakah hak Advokat dalam mewakili Penggugat dalam perkara perdata di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang? Dan Bagaimana tanggung jawab Advokat dalam mewakili Penggugat dalam Perkara Perdata di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang?.Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum sosiologis yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan. Berdasarkanpenelitiandanhasilpembahasan, dapat disimpulkan bahwa :Hak Advokat dalam mewakili pemberi kuasa dalam perkara perdata Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa dalam menjalankan profesinya, berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut, yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan Tanggung jawab Advokat dalam mewakili pemberi kuasa dalam Perkara Perdata, selaku Penerima kuasa tidak boleh melakukan suatu apapun yang melampaui kuasa yang telah diterimanya dan kekuasan yang diberikan kepada penerima kuasa untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-sekali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada keputusan wasit (pasal 1797 KUH Perdata).
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing : 1. Hendri S, SH., M.Hum 2. Mona Wulandari, SH., MH |
Uncontrolled Keywords: | HakdanTanggungJawab, Advokat |
Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Perdata |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
Date Deposited: | 23 Apr 2022 01:11 |
Last Modified: | 23 Apr 2022 01:11 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/20693 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |