KIRANA PRIMAHANI, NIM. 502017243 (2021) PERLINDUNGAN NASABAH KARTU KREDIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502017243_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (691kB) | Preview
	Text 502017243_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (691kB)
	Text 502017243_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (691kB)
	Text 502017243_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (691kB)
	Text 502017243_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (691kB)
	Text 502017243_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (792kB)
	Text 502017243_Cover_sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK PERLINDUNGAN NASABAH KARTU KREDIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN KIRANA PRIMAHANI 502017243 Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah perlindungan konsumen pengguna kartu kredit di Indonesia dan apakah dasar hukum penggunaan kartu kredit. Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui perlindungan konsumen pengguna kartu kredit di Indonesia dan dasar hukum penggunaan kartu kredit, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Teknik penggumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Selanjutnya diolah secara kualitatif yang hasilnya disajikan secara deskriptif, pada tahap akhir akan dilakukan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut Perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna kartu kredit di Indonesia melalui tiga tahap yaitu pertama tahap pra transaksi adalah tahap sebelum adanya transaksi dimana pihak bank telah melakukan penawaran dan pengenalan produk khususnya kartu kredit, kedua tahap transaksi adalah tahap dimana telah terjadi adanya kesepakatan antara pihak nasabah dengan pihak bank melalui ditandatanganinya aplikasi atau formulir yang sudah dibuat sepihak oleh pihak bank, ketiga tahap setelah transaksi adalah penyelesaian sengketa antara pihak bank dengan nasabah dapat diselesaikan dengan cara damai, mediasi dan peradilan dan dasar hukum penggunaan kartu kredit yaitu Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan jo Undang-undang No. 10 Tahun 1998, Kepres No. 6 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan No. 1251 / KMK.013/1998 tentang kentenruan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan dan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Kata Kunci : Perlindungan, Kartu Kredit, Konsumen

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dosen Pembimbing Skripsi I : M. Soleh Idrus, S.H., M.S Dosen Pembimbing Skripsi II : Hendri S, SH., M.Hum
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan, Kartu Kredit, Konsumen
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	23 Apr 2022 06:55
Last Modified:	23 Apr 2022 06:55
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/20275

Actions (login required)

View Item