ANDESI PUTRI SARI, NIM. 502018240 (2022) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALEMBANG BERDASARKAN UNDNAG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Skripsi thesis, Uiversitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
502018240_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (244kB) | Preview |
|
Text
502018240_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB) |
||
Text
502018240_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (87kB) |
||
Text
502018240_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (8kB) |
||
Text
502018240_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (25kB) |
||
Text
502018240_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (233kB) |
||
Text
502018240_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (606kB) |
Abstract
Pandemi Covid-19 tergolong dalam bencana nasional di negara Indonesia, pemerintah telah banyak melakukan penanggulangan terhadap pandemi Covid-19 salah satunya dengan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Akan tetapi, hal ini justru disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah melakukan penyalahgunaan dana bantuan sosial tersebut, yang mana hal itu telah melanggar peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilaksanakan di kota Palembang, yakni di Pengadilan Negeri kelas 1A dan Polrestabes Palembang dengan menggunakan metode penelitian empiris. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dana bantuan sosial pada masa pandemi covid-19 di kota Palembang? dan apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dana bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 di kota Palembang? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan bahan hukum yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Setelah semua data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu mencari dan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan obyek dan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri kelas 1A Palembang penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dana bantuan sosial pada masa Pandemi Covid-19 telah ditegakkan sebagaimana mestinya berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dalam mekanisme pelaksanaannya terdapat kendala dalam teknis pelaksanaan persidangan secara online yang kurang kondusif karena sarana dan prasarana yang tidak mendukung secara baik. Dengan demikian diharapkan untuk pemerintah agar tetap konsisten dalam menegakkan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dana bantuan sosial ini selamanya, tidak hanya dalam keadaan pandemi saja, dan diharapkan kepada pemerintah agar memberikan fasilitas IT yang baik dalam pelaksanaan persidangan secara online agar pelaksanaan persidangan secara online bisa berjalan dengan baik dan benar.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing : 1. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum 2. Koesrin Nawawie A., SH., MH |
Uncontrolled Keywords: | penegakan hukum, pelaku penyalahgunaan dana bantuan sosial, korupsi |
Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Pidana |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
Date Deposited: | 09 Apr 2022 04:10 |
Last Modified: | 09 Apr 2022 04:10 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/20241 |
Actions (login required)
View Item |