HABIBIE SEJATI, NIM. 502018063 (2022) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI TEMPAT UMUM OLEH DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502018063_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text 502018063_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 502018063_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 502018063_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 502018063_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
Preview	Text 502018063_LAMPIRAN.pdf Download (778kB) | Preview
	Text 502018063_Cover_sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI TEMPAT UMUM OLEH DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG HABIBIE SEJATI Tindakan gelandangan dan pengemisan yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yaitu jika tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran (overtredingen) di bidang ketertiban umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 504 dan 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan secara khusus untuk penegakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis di kota Palembang juga diatur dalam Perda No 13 Tahun 2012 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum gelandangan dan pengemis serta untuk mengetahui kendala dan upaya dalam penegakan hukum gelandangan dan pengemis yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Palembang. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara di Dinas Sosial Kota Palembang dan data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data yaitu melalui wawancara dengan bapak Zulkarnain selaku KASI Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, KTK dan KPO di Dinas Sosial Kota Palembang. Berdasarkan hasil penelitan diketahui bahawa bentuk penegakan hukum terhadap tindakan gelandangan dan pengemis di kota palembang belum efektif menggunakan ketentuan pidana pelanggaran ketertiban umum sebagaimana diatur Pasal 504 dan 505 KUHP serta pasal 22 ayat (1) Perda Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Adapun kendala Dinas Sosial dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindakan pengemis terdiri atas: struktur hukum yang tumpang tindih, subtansi hukum tentang sanksi penindakan yang tidak dijalankan dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain: upaya refresif berupa razia dan pembinaan gelandangan dan pengemis, upaya preventif berupa pendataan dan sosialisasi taraf kehidupan pada gelandangan dan pengemis, serta upaya rehabilitatif dengan memberi wadah panti sosial. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pidana, Gelandangan, Pengemis, Dinas Sosial, Tempat Umum.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing Skripsi 1 : Dr. Hj Sri Suatmiati SH., M.Hum Pembimbing Skripsi 2 : Helmi Ibrahim SH., M.Hum
Uncontrolled Keywords:	Penegakan Hukum, Pidana, Gelandangan, Pengemis, Dinas Sosial, Tempat Umum
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	04 Apr 2022 02:01
Last Modified:	04 Apr 2022 02:01
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/20057

Actions (login required)

View Item