SAFIRA AYU UTAMI, NIM. 502018302 (2022) PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (KROONGETUIGE) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PALEMBANG). Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502018302_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text 502018302_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 502018302_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 502018302_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 502018302_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 502018302_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text 502018302_Cover_sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (KROONGETUIGE) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PALEMBANG) SAFIRA AYU UTAMI Dalam kedudukannnya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materil maka KUHAP telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersediri. Namun untuk saksi mahkota sendiri belum diatur secara tegas di dalam KUHAP sehingga dalam perkembangannya, penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana tidak dibolehkan dengan pertimbangan karena bertentanan dengan hak asasi terdakwa sebagai mana diatur dalam ketentuan KUHAP sebagai instrumen hukum nasional dan International Covenant on Civil and Plitical Right (ICCPR) sebagai instrument hak asasi manusia internasional termasuk sebagai instrumen penilaian terhadap Implemntasi prinsip-prinsip fair trail, namun dengan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Dalam Yurisprudeensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung RI tidak melarang apabila Jaksa Penunntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan keasaksian. Dan untuk pengadilan Negeri Palembang sendiri tidak pernah melarang adanya penggunaan saksi mahkota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dapat atau tidaknya saksi mahkota dijadikan alat bukti yang sah di persidangan, untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi mahkota. Jenis peneltian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris, penelitian dilakukan dengan cara wawancara sebagai data primer. Data primer adalah sebuah data yang langsung di dapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti, sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitan yaitu wawancara Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam persidangan perkara pidana tidak dilarang sehingga dinyatakan sah sebagai alat bukti, apalagi bila kita melihat ketentuan dalam pasal 168 KUHAP pada dasarnya tidak melarang orang yang bersama sama melakukan tindak pidana untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana Saksi mahkota diperbolehkan dalam Hukum Acara Pidana meskipun belum terdapat pengertiannya dalam KUHAP, namun dalam penggunaannya terdapat beberapa syarat agar dapat menggunakan saksi mahkota dalam persidangan. Syarat-syarat untuk bisa menggunakan saksi mahkota adalah adanya penyertaan (deelneming), kurangnya alat bukti dan adanya pemisahan berkas perkara (splistsing). Kata Kunci : Penggunaan, Saksi Mahkota, Pembuktian, Persidangan, Pidana

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing Skripsi 1 : Dr. Hj. Sri Suatmiati SH., M.Hum Pembimbing Skripsi 2 : Yudistira Rusydi SH., M.Hum
Uncontrolled Keywords:	Penggunaan, Saksi Mahkota, Pembuktian, Persidangan, Pidana
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	11 Apr 2022 02:09
Last Modified:	11 Apr 2022 02:09
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/20040

Actions (login required)

View Item