PARIKESIT, NIM: 502018246 (2022) WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502018246_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (787kB) | Preview
	Text 502018246_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (635kB)
	Text 502018246_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (434kB)
	Text 502018246_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (434kB)
	Text 502018246_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (431kB)
	Text 502018246_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (663kB)
	Text 502018246_Cover_sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN OLEH PARIKESIT Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Melalui perjanjian ini para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Untuk mengetahui dan menjelaskan wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin, dan juga untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin. Berdasarkan hasil penelitian dipahami wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, maka ia tidak dapat dituntut di Pengadilan. Sebaliknya kalau tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian maka akta yang dibuat notaris dapat dilakukan pembatalan oleh hakim. Kebatalan yang diputuskan oleh hakim atas akta notaris bisa berbentuk (1) batal demi hukum, atau (2) dapat dibatalkan. Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin hanya dapat dilakukan saat berlangsungnya perkawinan. Di mana perjanjian kawin merupakan undang-undang bagi para pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 29 isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, agama, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian, maupun ganti rugi. Kata kunci: Wewenang dan tanggung jawab notaris, pembuatan perjanjian kawin.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing Skripsi 1 : Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH. Pembimbing Skripsi 2 : Mona Wulandari, SH., MH.
Uncontrolled Keywords:	Wewenang dan tanggung jawab notaris, pembuatan perjanjian kawin
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	04 Apr 2022 04:56
Last Modified:	04 Apr 2022 04:56
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/20027

Actions (login required)

View Item