KHOFIFAH SYAHFITRI, NIM. 502018284 (2022) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PESTA RAKYAT DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN. Skripsi thesis, Uiversitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502018284_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502018284_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (159kB)
	Text 502018284_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (381kB)
	Text 502018284_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB)
	Text 502018284_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (17kB)
	Text 502018284_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502018284_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat dibentuk dan disyahkan oleh DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dengan persetujuan Bupati, berdasarkan pertimbangan, pada saat pelaksanaan Pesta Rakyat di malam hari, sering dijumpai orang-orang yang menjual miras, menggunakan miras, dan menjadi peluang pengedar narkoba untuk bertransaksi dengan pemakai narkoba, pemakaian narkoba, pelecehan seksual, dan menyebabkan perpecahan rumah tangga sebagai dampak menyanyi, berjoget bersama dengan biduan sambal nyawir. Dengan keberadaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, membatasi ruang gerak para pelaku kejahatan di malam hari. Peraturan Daerah ini mengatur tentang waktu pelaksaan pesta rakyat diwilayah Kabupaten Musi Banyuasin, dan bagi pelanggarnya dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ditengah masyarakat menyebabkan adanya keterbatasan untuk melakukan kegiatan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum empiris/sosiologis, merupakan pengdekatan yan digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun2020 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang pesta rakyat telah dilaksanakan baik secara pendekatan Preventif atau dengan pendekatan pengenaan sanksi pidana. Pendekatan preventif denganmelakukan sosialisasi dan kerjasama dalam pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah, sedangkan pendekatan dengan pengenaan sanksi pidana dapat dilakukan berdasarkan laporan kejadian, tertangkap tangan olehmasyarakat dan diketahui oleh PPNS atau berdasarkan operasi yustisi, berdasarkan kejadian ini PPNS melakukan pencarian siapa pelaku, saksi dan bukti-bukti. di lokasi kejadian perkara. Berdasarkan data yang diperoleh, penyidik PPNS melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka, hasil penyidikan ini berupa BAP yang ditanda tangani oleh saksi, tersangka dan penyidik. Dalam penyidikan tetap berkoordinasi dengan Korwas, penyidik Polri Polres Musi Banyuasin, kejaksaan dan Efektivitas Penerapan Ketentuan Sanksi Pidana Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat, efektifitasnya telah sesuai dengan apa yang dikehendaki atau yang diharapkan Pasal 14 Peraturan Daerah tentang Pesta Rakyat ini sebagai rujukan pernyataan dimaksud, setiap pelanggaran yang dilakukan ada mengandung unsur pidananya atau dapat diduga adanya unsur yang memenuhi pengenaan pasal 14 diproses sampai ke Pengadilan, dan efek jera yang dirasakan masyarakat, ditunjukan dengan pelaksanaan kegiatan Pesta Rakyat dilakukan pada siang hari sesuai aturan yang ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat oleh pelanggar tersebut dapat dikatakan telah efektif.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Luil Maknun, SH., MH 2. Mona Wulandari, SH., MH
Uncontrolled Keywords:	Penegakan Hukum, Pelanggaran Peraturan Daerah
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	29 Mar 2022 05:00
Last Modified:	29 Mar 2022 05:00
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/19874

Actions (login required)

View Item