PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) AKIBAT PANDEMI VIRUS CORONA (COVID-19) BERDASARKAN PERWALI NOMOR 14 TAHUN 2020 DI KOTA PALEMBANG

DISMIATI, NIM. 502018055 (2022) PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) AKIBAT PANDEMI VIRUS CORONA (COVID-19) BERDASARKAN PERWALI NOMOR 14 TAHUN 2020 DI KOTA PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

[img]
Preview
Text
502018055_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text
502018055_BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (317kB)
[img] Text
502018055_BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (127kB)
[img] Text
502018055_BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (89kB)
[img] Text
502018055_DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (85kB)
[img] Text
502018055_LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (8MB)
[img] Text
502018055_COVER_SAMPAI LAMPIRAN - Copy (5).pdf
Restricted to Repository staff only

Download (10MB)

Abstract

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan kebijakan pemerintah Indonesia sejak Tahun 2021 untuk penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Penegkan Hukum dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Akibat Pandemi Virus Corona (COVID-19) Berdasarkan Perwali Nomor 14 Tahun 2020 di Kota Palembang. Metode penelitian yang diambil adalah yuridis Empiris yang bersifat deskriptif, metode pendekatan ini merupakan cara atau prosedur yang digunakan penulis untuk memecahkan masalah penelitian yaitu dengan meneliti data primer dengan melakukan wawancara dilapangan dan data skunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Penegakan Hukum dalam Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) di kota Palembang Akibat Pandemi Virus Corona Berdasarkan Perwali Nomor 14 Tahun 2020 di kota Palembang adalah Penegakan Hukum terhadap pelanggar penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang terjadi di palembang yang melanggar Operasi jam malam yaitu cafe Rd dan No limit cafe tim pidsus polres tabes Palembang melakukan penindakan terhadap cafe tersebut timnya bekerja sama dengan tim gugus tugas COVID-19 lainya yaitu Satpol PP, Pengadilan dan kejaksaan telah melakukan sidang tertutup terhadap pelanggar. kedua pemilik cafe tersebut di jatuhi tindak pidana ringan (tipiring), satuan Gugus tugas-19 kota Palembang menjatuhkan denda 15 juta kepada kedua pemilik cafe yang dinilai melanggar prokes dan perwali no 14/SE/PP/2021 tentang jam operasional. masing-masing pemilik cafe dikenakan denda sebesar rp 7,5 juta sebagai pengganti kurungan selama 7 hari

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: 1. Atika Ismail, S.H.,M.H 2. Ridwan Hayatuddin, S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords: kata Kunci: Penegakan Hukum, PPKM, Virus Corona
Subjects: Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited: 28 Mar 2022 04:57
Last Modified: 28 Mar 2022 04:57
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/19827

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.