SUKRIA OKTA BELLA DIANTI, NIM. 502018076 (2022) PROSEDUR PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH (STUDI DI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502108076_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (3MB) | Preview
	Text 502108076_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB)
	Text 502108076_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB)
	Text 502108076_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (68kB)
	Text 502108076_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (152kB)
	Text 502108076_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (34MB)
	Text 502108076_COVER_SAMPAI LAMPIRAN - Copy.pdf Restricted to Repository staff only Download (38MB)

Abstract

Proses Pembentukan Peraturan Daerah merupakan Prosedur penyusunan peraturan daerah merupakan rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Pembentukan peraturan daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di provinsi Sumatera Selatan denga mekanisme pembentukan peraturan daerah yang sudah diatur didalam Permendagri (Peraturan Menteri dalam Negeri) No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.Terkait permasalahan tersebut peneliti menarik dan menyimpulkan kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasannya dengan adanya peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan produk Hukum daerah yang ditujukan kepada pemerintah daerah agar dapat menjalankan kewenangan dan kewajiban sebagaimana mestinya. Baik didalam proses pembentukan peraturan tersebut hingga ketahap pengimplementasiannya yang seharusnya mampu di terapkan ditengah-tengah masyarakat dan dapat diterima layak oleh seluruh masyarakat daerah dan diharapkan juga dengan adanya keberadaan perangkat daerah yang berwenang dapat menjadikan hukum atau peraturan yang dibentuk dapat selaras dengan politik, dengan adanya kesinambungan tersebut maka peraturan yang telah disahkan dapat diterima ditengah masyarakat.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. M. Soleh Idrus, SH.,MS. 2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci : Kewenangan
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Negara dan Bangsa
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	28 Mar 2022 04:58
Last Modified:	28 Mar 2022 04:58
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/19826

Actions (login required)

View Item