PENEGAKAN HUKUM BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALEMBANG

DINDA NATALIA, NIM. 502018358 (2022) PENEGAKAN HUKUM BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

[img]
Preview
Text
502018358_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text
502018358_BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (352kB)
[img] Text
502018358_BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (205kB)
[img] Text
502018358_BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (14kB)
[img] Text
502018358_DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (18kB)
[img] Text
502018358_LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text
502018358_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (3MB)

Abstract

Pada tanggal 4 Agustus 2020 Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden terkait Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian. Corona Virus Disease 2019, diperlukan untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19. Instruksi Presiden ini diperuntukan bagi seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota dan diseluruh wilayah Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam surat keputusan Walikota Palembang NOMOR JJJ/KPTS/BAN-KBP/2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kota Palembang. Serta sanksi yang akan didapat jika melanggar protokol kesehatan covid-19 di Kota Palembang yang terdapat dalam "PERWALI 27 TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU”. Dalam skripsi ini permasalahan yang di teliti ialah, Bagaimana penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan di Kota Palembang, serta apakah sanksi badi pelanggar yang tidak mematuhi protocol kesehatan di Kota Palembang Melalui metode Penelitian ini dilakukan menggunakan metode normative dengan data sekunder dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan, E jurnal dan internet . Penegakan hukum terhadap protokol kesehatan Pandemi Covid-19 dalam hal ini penerapannya di kota palembang sebaiknya perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Sehingga aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai bahayanya Covid-19 berdasarkan keadilan sosial yang terdapat dalam surat keputusan Walikota Palembang NOMOR JJJ/KPTS/BAN-KBP/2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kota Palembang, yang mana nantinya agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran berulang dimasyarakat Kota Palembang dan agar tidak timbulnya kesalah pahaman antara penegak hukum dan masyarakat kota Palembang, Kepada masyarakat diKota Palembang agar kiranya memperhatikan sanksi yang ada dalam “PERWALI 27 TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU” yang mana pelanggar akan diberi sanksi berupa : Sanksi berdasarkan putusan hakim meliputi: teguran tertulis, denda, (adapun denda yang pernah dibayar pelanggar sejumlah Rp.100.000.00(seratus ribu rupiah)Per-orang) dan sanksi kerja sosial berupa pembersihan fasilitas umum. Diharapkan kepada masyarakat agar tidak lagi melanggar protokol kesehatan Pandemi Covid-19 supaya berkurang juga angka positif Covid-19 di Kota palembang

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : 1. Luil Maknun, SH., MH 2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH
Uncontrolled Keywords: Inpres Nomor 6 Tahun 2020, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020, surat keputusan Walikota Palembang NOMOR JJJ/KPTS/BANKBP/2020, PERWALI 27 TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU, Penegakan Hukum, Protokol Kesehatan, Pandemi Covid-19.
Subjects: Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited: 29 Mar 2022 05:14
Last Modified: 29 Mar 2022 05:14
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/19801

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.