Dwi Aprido Putra, Nim : 502018436 (2022) Pelaksanaan Pengangkatan Anak Bagi Aparatur Sipil Negara yang Beragama Islam di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang. Skripsi thesis, Universitas muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502018436 _BAB I _SAMPAI_DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502018436_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (297kB)
	Text 502018436_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (136kB)
Preview	Text 502018436_BAB IV.pdf Download (51kB) | Preview
	Text 502018436_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (121kB)
	Text 502018436_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text 502018436_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERAGAMA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KOTA PALEMBANG Oleh Dwi Aprido Putra 502018436 Pengangkatan anak di jelaskan dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pengangkatan Anak Bagi Aparatur Sipil Negara Islam di Pengadilan Agama kelas 1A Kota Palembang, serta kewenangan Pengadilan Agama tentang Pengangkatan Anak Oleh Aparatur Sipil Negara Islam dilihat dari Pandangan Hukum Islam. Metode penelitian hukum empiris/sosiologis yang bersifat deskriptif. Sumber data bahan hukum primer, dan hukum sekunder. Dari hasil penelitian Pelaksanaan pengangkatan anak di pengadilan agama Kelas 1A kota palembang bagi aparatur sipil negara yang beragama Islam, ternyata sama saja dengan masyarakat pada umumnya, Jadi tidak ada pembeda antara aparatur sipil negara maupun masyarakat pada umumnya dan di sama ratakan. Apabila aparatur sipil negara ingin mengangkat anak yang diluar dari keluarganya atau dari rumah sakit ataupun panti asuhan, Itu akan dipertanyakan nantinya dalam proses persidangan pengangkatan anak, karena harus ada keterangan dari dinas sosial dan juga bisa meminta surat keterangan dari pihak rumah sakit atau dari pihak panti asuhan. Hal ini merupakan antisipasi untuk mengurangi terjadinya Perdagangan manusia. Kewenangan pengadilan agama tentang pengangkatan anak ini dilihat dari pandangan hukum Islam yaitu tidak ada pembeda dari seseorang dari golongan aparatur sipil negara atau dari golongan apapun yang ingin melaksanakan pengangkatan anak, Jadi kewenangan itu siapapun yang mengajukan pengangkatan anak di pengadilan agama maka tidak ada pembeda dari golongan apapun. Ketentuan anak angkat dengan orang tua angkat dalam hukum Islam, dalam hal ini terdapat sifat tabani yaitu dimana orang tua angkat itu memperlakukan anak itu selayaknya anaknya sendiri begitupun sebaliknya anak itu menganggap bahwa orangtua angkatnya itu sebagai orangtuanya sendiri tidak ada perbedaan, tetapi dalam hal mewarisi tidak saling mewarisi kecuali melalui wasiat wajibah, anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya tetapi tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Kata Kunci: Pelaksanaan, Pengangkatan Anak, Aparatur Sipil Negara (ASN) islam.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1.M.Soleh Idrus,SH.,MH 2.Atika Ismail,SH.,MH
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Pelaksanaan, Pengangkatan Anak, Aparatur Sipil Negara (ASN) islam.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	25 Mar 2022 03:25
Last Modified:	25 Mar 2022 03:25
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/19774

Actions (login required)

View Item