HARMADI, NIM. 502018015 (2022) WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502018015_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502018015_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502018015_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502018015_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502018015_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502018015_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text 502018015_Cover_sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS HARMADI 502018015 Perjanjian kawin merupakan sarana untu melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Pembuatan perjanjian kawin, dilakukan baik dalam bentuk tertulis atau akta, baik di bawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik. Dalam hal dibuat dalam bentuk akta otentik maka yang berwenang adalah notaris, hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami wewenang dan tanggungjawab notaries dalam pembuatan akta, dan juga untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa wewenang dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin adalah sebatas isi perjanjian yang teiah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, maka ia tidak dapat dituntut di pengadilan. Sebaliknya kalau tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian maka akta yang dibuat notaris dapat dilakukan pembatalan oleh hakim. Kebatalan yang diputuskan oleh hakim atas akta notaris bisa berbentuk 1) batal demi hukum, atau 2) dapat dibatalkan. Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan. Dimana perjanjian perkawinan merupakan undang-undang bagi para pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Selanjutnya dalam undang-undang Perkawinan pada Pasal 29 isi perjannian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, agama, norma kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksaan perjanjian, maupun ganti rugi. Kata kunci: Notaris, Perjanjian Kawin, Perlindungan Terhadap Harta.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing Skripsi 1 : M. Soleh Idrus, S.H., M.S. Pembimbing Skripsi 2 : Heni Marlina, SH, MH
Uncontrolled Keywords:	Notaris, Perjanjian Kawin, Perlindungan Terhadap Harta
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	24 Mar 2022 04:24
Last Modified:	24 Mar 2022 04:24
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/19727

Actions (login required)

View Item