FERA SAFITRI, NIM. 502018167 (2022) PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.
|
Text
502018167_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview |
|
![]() |
Text
502018167_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
![]() |
Text
502018167_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
![]() |
Text
502018167_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
![]() |
Text
502018167_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (461kB) |
|
![]() |
Text
502018167_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (764kB) |
|
![]() |
Text
502018167_Cover_sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA Oleh: Fera Safitri Tujuan penelitian ini adalah adalah untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam eksekusi jaminan fidusia ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Untuk permasalahan dalam penelitian ini adalah: Tata cara penyelesaian jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan kewajiban pemberi dan penerima fidusia dalam hal eksekusi jaminan fidusia. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian normatif yang bersifat deskriptif, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesa. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan: Tata cara penyelesaian jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dalam melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia harus ada objek perjanjian yang jelas. Objek yang diatur dalam perjanjian harus jelas terperinci atau setidaknya dapat dipastikan. Jika objek itu berupa suatu barang, maka barang itu setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya. Objek perjanjian yang jelas dapat memberikan jaminan kepada para pihak yang membuat perjanjian dan mencegah perjanjian yang fiktif. Untuk jaminan fidusia dalam sistem hak guna usaha yang terjadi wanprestasi bisa dilakukan dengan di luar pengadilan melalui proses negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dapat dilakukan dengan cara: Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia dan Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan dan Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Kewajiban pemberi dan penerima fidusia dalam hal eksekusi jaminan fidusia, yakni pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia dan apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar. Kata Kunci: Penyelesaian Wanprestasi, Eksekusi, dan Fidusia.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing Skripsi I : Mona Wulandari, SH., MH. Pembimbing Skripsi II : Hj. Siti Mardiyati, SH., MH. |
Uncontrolled Keywords: | Penyelesaian Wanprestasi, Eksekusi, dan Fidusia |
Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Perdata |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
Date Deposited: | 22 Mar 2022 06:51 |
Last Modified: | 22 Mar 2022 06:51 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/19668 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |