MAPHILINDA, NIM: 502018081 (2022) KEWENANGAN DAN KENDALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MEREHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502018081_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (680kB) | Preview
	Text 502018081_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (599kB)
	Text 502018081_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (248kB)
	Text 502018081_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (142kB)
	Text 502018081_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (179kB)
	Text 502018081_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502018081_Cover_sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK KEWENANGAN DAN KENDALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MEREHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG Oleh Maphilinda 502018081 Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh, Penyalahgunaan narkotika biasanya banyak terjadi di kalangan pelajar. Sehingga dalam permasalahan narkotika ada lembaga khusus yaitu BNN adalah salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan di dalam menangani atau merehabilitasi para pecandu narkotika. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui lebih jauh terkait tentang masalah kewenangan dan kendala BNN di dalam menangani atau merehabilitasi pecandu narkotika di kota Palembang. Metode penelitian hukum empiris/sosiologis yang bersifat deskriptif. Sumber data bahan hukum primer, dan hukum sekunder. Hasil penelitian ini adalah Kewenangan BNN ada dua yaitu pertama hanya sebatas pemeriksaan awal tanda vital oleh dokter jaga (apabila dilakukan pada institusi BNN), Sedangkan jika dilakukan pada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, yayasan atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. Kedua Data diri pecandu narkotika jika pecandu melaporkan diri ke BNN dan merupakan kewenangan Polri jika pecandu melaporkan diri ke Polri serta pendirian IPWL Selebihnya diserahkan pada IPWL yang telah berkoordinasi kepada tenaga medis terkait. Kendala BNN Provinsi Sumatera Selatan dalam merehabilitasi pecandu narkotika di Kota Palembang, yaitu Adanya rasa takut masyarakat datang ke BNN, Kurangnya sumber daya manusia (SDM), Tidak adanya fasilitas tempat untuk rehabilitasi. Oleh karenanya diharapkan kedepan pemerintah menjadikan perhatian terkait dengan kendala yang dialami oleh BNN Provinsi Sumatera Selatan terkait masalah kewenangannya, fasilitasnya, sumber daya manusia untuk mendapat menjadi perhatian sehingga diharapakan BNN ini kedepannya dapat bekerja maksimal dalam merehabilitasi pecandu narkotika di Kota Palembang. Kata Kunci: Kewenangan, BNN, Merehabilitasi, Pecandu Narkotika

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1 : Dr.Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum Pembimbing 2 : Dr. Serlika Aprita, SH., MH.
Uncontrolled Keywords:	Kewenangan, BNN, Merehabilitasi, Pecandu Narkotika
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	22 Mar 2022 05:12
Last Modified:	22 Mar 2022 05:12
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/19648

Actions (login required)

View Item