ANDIKA OKTARIA, NIM. 502018310 (2022) perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat obatan ilegal di kota palembang. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah palembang.

Preview	Text 502018310_BAB I_SAMPAI_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (596kB) | Preview
	Text 502018310_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (177kB)
	Text 502018310_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (103kB)
	Text 502018310_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (18kB)
	Text 502018310_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (22kB)
	Text 502018310_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502018310_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN....pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT-OBATAN ILEGAL DI KOTA PALEMBANG Oleh: Andika Oktaria Peredaran obat-obatan ilegal adalah obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang masih diperjualbelikan secara bebas di kalangan masyarakat yang tidak terdaftar di Badan POM seperti obat tanpa izin edar/ ilegal. Adapun permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obatobatan ilegal? 2. Bagaimanakah peranan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di kota Palembang dalam pemberantasan peredaran obat-obatan ilegal? Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif dan teknis pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (studi pustaka) dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran obat-obat ilegal yang dilakukan oleh pemerintah yakni melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), bahwa pemerintah sudah menjalankan pengawasannya, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen guna untuk melindungi kegiatan perdagangan antara produsen dan konsumen. Terkait dengan pelanggaran pasal 8 ayat 1 huruf a, d dan e maka berdasarkan dalam Pasal 62 ayat 1 undang undang perlindungan konsumen UUPK bahwa sanksi dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan 2) Peranan BBPOM di Palembang dalam pemberantasan obatobat ilegal yaitu: a) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan obat dan makanan; b) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi obat dan makanan; c) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian; d) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi, distribusi obat dan makanan; e) Pelaksanaan sampling obat dan makanan; f) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan obat dan makanan; g) Pelaksanaan pengujian rutin obat dan makanan; h) Pelaksanaan pengujian obat dan makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan; i) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan; j) Pelaksanaan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber; k) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan; dan l) Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum bagi Konsumen, dan Obat-Obatan Ilegal.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. M.soleh Idrus, SH., MS 2. Hj Siti Mardiyati, SH., MH
Uncontrolled Keywords:	perlindungan hukum bagi konsumen, dan obat obatan ilegal
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	21 Mar 2022 06:53
Last Modified:	21 Mar 2022 06:53
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/19642

Actions (login required)

View Item