TRESYAH MEYRINDA PUTRI, NIM. 502018178 (2022) DASAR HUKUM DAN PEMBERLAKUAN PAJAK JUAL BELI SECARA ONLINE. Skripsi thesis, Uiversitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502018178_BAB I_DAFTAR PUSTAKA....pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502018178_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (402kB)
	Text 502018178_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (425kB)
	Text 502018178_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (118kB)
	Text 502018178_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (42kB)
	Text 502018178_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502018178_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Perkembangan teknologi yang begitu pesat memungkinkan untuk melakukan perjanjian jual beli secara online melalui internet, jumlah perdagangan elektronik yang dilakukan di Indonesia telah menghasilkan angka penghasilan yang cukup besar dan tidak menutup kemungkinan hasil dari perjanjian jual beli secara online tersebut dikenakan pajak. Pajak dipungut oleh pemerintah atau penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai produksi barang- barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Perkembangan Pajak Melalui Sistem Elektronik (PMSE) lintas negara menimbulkan tantangan tersendiri dari aspek pemajakan oleh karena itu dibutuhkan suatu pedoman dan juga sistem yang diatur dengan undang–undang guna memaksimalkan penyerapan pajak perdagangan melalui sistem elektronik Masalah yang akan dibahas pada skripsi ini adalah apakah yang menjadi dasar hukum pemberlakuan pajak jual beli online atau lebih dikenal dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan bagaimanakah cara pengawasanya. Sedangkan bahan yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer dan juga skunder. Setelah semua data terkumpul, data tersebut di olah dan dianalisa secara kualitatif dan dapat disimpulkan dengan menggunakan logika berfikir induktif ialah penalaran yang berlaku khusus pada masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan dalam rangka untuk melakukan optimalisasi penerimaan pajak dan juga memberikan kepastian hukum atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pemerintah telah mengeluarkan aturan terkait pemungutan pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan / atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Aturan ini kemudian diturunkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 12/PJ/2020, dalam hal ini Direktur Jenderal pajak berperan penting dalam melakukan pelaporan dan pengawasan terhadap pemungutan pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sesuai dengan peraturan dan undang undang yang berlaku, dengan menggunakan aplikasi E�Faktur. Dengan adanya dasar hukum dan pengawasan yang tepat maka diharapkan hal ini dapat memaksimalkan penerapan Pajak jual beli online atau Pajak Melalui Sistem Elektronik (PMSE) khususnya di negara Indonesia.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS 2. Koesrin Nawawie A., SH., MH
Uncontrolled Keywords:	Dasar Hukum, Pajak , Jual Beli, Online
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	18 Mar 2022 03:15
Last Modified:	18 Mar 2022 03:15
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/19620

Actions (login required)

View Item