JEFFIER ORLANDO, NIM. 502018019 (2022) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PEMBERATAN. Skripsi thesis, Uiversitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502018019_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502018019_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (391kB)
	Text 502018019_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (452kB)
	Text 502018019_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (10kB)
	Text 502018019_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (149kB)
	Text 502018019_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (931kB)
	Text 502018019_Cover_sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkut paut Tinjauan Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan. Maka jenis penelitiannya tergolong penelitian hukum Sosiologis yang bersifat deskriptif, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Tekhnik pengumpulan data di titik beratkan pada penelitian kepustakaan, dengan cara mengkaji data sekunder, berupa bahan hukum primer (Peraturan Perundangan), Bahkan hukum sekunder (literatur, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain lain). Tekhnik Pengolahan Data dilakukan dengan cara menerapkan analisis isi, untuk selanjutnya di konstruksikan dalam suatu kesimpulan. Pedoman pemberian pidana dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan, berpatokan pada unsur-unsur dari Pasal 363, 365, 486 KUHP dan tentang jenis pidana yang diberikan hakim berpedoman pada Pasal 10 KUHP. Dalam praktek pemberian pidana dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan, hakim berpedoman pada Undang�Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 183, 184 KUHAP dengan melihat unsur�unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum. Sedangakan jaksa dalam hal ini berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Pasal 1 ayat (2), Pasal 13-15 KUHAP. Pihak penyidik juga berperan dalam pengumpulan data sebelum diajukan kepada pihak kejaksaan dan sebelum disidangkan, wewenang penyidik ini tertera pada 2002 pada Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 sampai 6 KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 untuk melakukan penyidikan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Luil Maknun, SH., MH 2. Rusniati, SE., SH., MH
Uncontrolled Keywords:	Polisi, Jaksa dan Hakim
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	18 Mar 2022 03:29
Last Modified:	18 Mar 2022 03:29
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/19618

Actions (login required)

View Item