RICO YULIANSYAH, NIM. 502018001 (2022) DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM MENERAPKAN DAKWAAN PRIMAIR-SUBSIDAIR DALAM PERKARATINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG DALAM PUTUSAN NOMOR: 20/PID.SUS- TPK/2018/PN PLG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502018001_BAB I_DAFTAR PUSTAKA PDF.pdf - Published Version Download (845kB) | Preview
	Text 502018001_BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (228kB)
	Text 502018001_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (153kB)
	Text 502018001_BABIV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (59kB)
	Text 502018001_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (192kB)
	Text 502018001_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (8MB)
	Text 502018001_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (10MB)

Abstract

ABSTRAK DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM MENERAPKAN DAKWAAN PRIMAIR-SUBSIDAIR DALAM PERKARATINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG DALAM PUTUSAN NOMOR: 20/PID.SUS- TPK/2018/PN PLG. RICO YULIANSYAH Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong extra-ordinarycrime atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jaksa merupakan salah satu pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan membuat surat dakwaan Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk mengetahui apakah telah memenuhi kelengkapan formal dan material, kemudian dari hasil penyidikan inilah Jaksa Penuntut Umum akan menyusun surat dakwaan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menerapkan Dakwaan Primair-Subsidair Dalam Perkaratindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Palembang Dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn Plg. Penelitian ini menggunakan Metode Sosiologis Empiris yaitu dilakukan dengan cara mengkaji dan mewancarai instansi terkait Kejaksaan Negeri Palembang. Bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan perundang-undangan Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum, Dakwaan, Tindak Pidana Korupsi.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Luil Maknun, SH.MH 2. Eni Suarti, SH.MH
Uncontrolled Keywords:	Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum, Dakwaan, Tindak Pidana Korupsi
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	17 Mar 2022 04:47
Last Modified:	17 Mar 2022 04:47
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/19607

Actions (login required)

View Item