KIKI PRATAMA, NIM. 502017042 (2022) SANKSI PIDANA DAN PIHAK YANG BERWENANG MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PEMALSUAN MEREK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502017042_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502017042_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502017042_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502017042_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502017042_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502017042_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 502017042_Cover_sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK SANKSI PIDANA DAN PIHAK YANG BERWENANG MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PEMALSUAN MEREK KIKI PRATAMA 5020017042 Yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sanksi pidana apakah yang dapat dikenakan terhadap pihak yang melakukan pemalsuan merek di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, dan siapakah pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, pemalsuan merek. Selaras, dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum,teratama yang tersangkut paut dengan sanksi pidana yang dapat terhadap pihak yang melakukan pemalsuan merek serta siapakah pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan merek, maka jenis penelitiannya, adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan kepada, penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek dan bahan hukum sekunder seperti teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (content analisys) terhadap data tekstular untuk selanjutnya dikontraksikan kedalam suatu kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut sanksi pidana, yang dapat dikenakan terhadap, pihak yang melakukan pemalsuan merek adalah sanksi pidana kurungan dan pidana denda dan pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, pemalsuan merek adalah : Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Kata kunci : Pidana, Pemalsuan, Merek

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing I : Soleh Idrus, S.H., M.S Pembimbing II : Burhanuddin, SH, MH
Uncontrolled Keywords:	Pidana, Pemalsuan, Merek
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	17 Mar 2022 03:07
Last Modified:	17 Mar 2022 03:07
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/19603

Actions (login required)

View Item