DIMAS FARAZH RAJASA, NIM. 502018074 (2022) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PENGGUNAAN IJAZAH PALSU OLEH PEJABAT PUBLIK DI KABUPATEN LAHAT. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502018074 _BAB I_SAMPAI_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502018074 _BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (123kB)
	Text 502018074 _BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (160kB)
	Text 502018074 _BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (15kB)
	Text 502018074 _DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (17kB)
	Text 502018074 _LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502018074 _COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PENGGUNAAN IJAZAH PALSU OLEH PEJABAT PUBLIK DI KABUPATEN LAHAT DIMAS FARAZH RAJASA Semakin banyak orang yang menginginkan sesuatu dengan jalan pintas dan menggunakan segala cara tanpa peduli apakah perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak. Salah satunya adalah tidak sedikit orang yang ingin mendapatkan ijazah melalui jalan pintas melalui pemalsuan ijazah. Pemalsusan ijazah merupakan kejahatan pemalsuan surat semakin majunya teknologi dan informasi di era modern ini membuat semakin maraknya kejahatan pemalsuan surat dengan modus yang beraneka ragam. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lahat, yakni di Kepolisan Resor Lahat dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap kejahtan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat pubik di Kabupaten Lahat dan apa yang menajdi faktor penghambat penegakan hukum terhadap kejahatan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat publik di Kabupaten Lahat. Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisan Resor Lahat didapatkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat publik di Kabupaten Lahat telah dilakuakn akan tetapi harus lebih baik lagi agar tidak adanya lagi kejadian pemalsuan ijazah, dalam penegakan hukumnya bahwa setiap orang yang telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah maka akan di adili peraturan undang-undang yang berlaku. Proses penggungkapan pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah ditempuh polisi dengan cara di awali dengan penyelidikan dan penyidikan lalu dinaikan tahap sidik dan berkas dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU); Adapun faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakuan pejabat publik di Kabupaten Lahat, antara lain yaitu : Bahwa dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah tidak semudah membalikan tangan. Faktor hambatanya adalah terkait masalah bukti pembanding untuk forensik harus adanya bukti pembanding minimal 2 atau lebih, kurangnya kesadaran masyarakat sehingga apabila terjadi suatu tindak pidana misalnya pemalsuan ijazah di dalam masyarakat memandang biasa saja dan berpendapat itu adalah tugas aparat kepolisian untuk menindaknya. Adapun hambatan lainnya yaitu saksi-saksi terkait ada yang sudah meninggal dunia. Kata kunci : Penegakan Hukum, Ijazah Palsu, Pejabat Publik, Kabupaten Lahat

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Drs. Edy Kastro, M.Hum 2. H. Syairozi, SH., M.Hum
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci : Penegakan Hukum, Ijazah Palsu, Pejabat Publik, Kabupaten Lahat.
Subjects:	Ilmu Hukum > Kejahatan
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	14 Mar 2022 07:08
Last Modified:	14 Mar 2022 07:08
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/19567

Actions (login required)

View Item