ARNIKA YULIANA PUTRI, NIM. 502017153 (2021) PERANAN POLISI SEBAGAI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP KASUS PENELANTARAN BAYI YANG DILAHIRKAN HASIL HUBUNGAN DILUAR NIKAH DI POLRESTA PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
502017153_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (989kB) | Preview |
|
![]() |
Text
502017153_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Hukum tidak hanya perlu diketahui saja, tetapi wajib dilaksanakan dan ditegakkan. Adapun yang wajib melaksanakan dan menegakkan hukum tersebut adalah segala warga negara dengan tidak ada kecualinya wajib menegakkan hukum. Tetapi di dalam pergaulan masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum , yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana peranan Polisi sebagai Penyidik dalam menggungkap kasus penelataran bayi yang lahirkan dari hasil hubungan gelap di Polresta Palembang 2. Apakah Hambatan Kepolisian resort kota Palembang dalam melakukan penyidikan kasus menelantarkan bayinya dari hasil hubungan gelap Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang ada maka terhadap permasalahan yang ada dapat di dapat jawaban berupa kesimpulan sebagai berikut : 1. Peranan kepolisian resort kota Palembang dalam melakukan penyidikan terhadap penelantaran anak hasil hubungan gelap adalah : Sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) dan Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang- undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak maka terhadap kasus penelantaran anak hasil hubungan gelap kepolisian resort kota Palembang berwenang 2. Hambatan- hambatan pihak kepolosian dalam melakukan penyidikan terhadap penelantaran anak hasil hubungan gelap Hambatan – hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap penelantaran bayi hasil hubungan gelap yang dilakukann oleh kepolisian resort kota Palembang tentunya tidak bisa di lepaskan dari masalah penegakan hukum. Penegakan hukum (Law enforcement) merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Oleh karena itu faktor penghambat proses penyidikan oleh Polresta Palembang antara lain a. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan telah terjadinya Tindakan penelantaran anak hasil hubungan di luar nikah b. Terbatsanya jumlah personil kepolisian yang berakibat tidak bisa mengawasi semua Tindakan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat c. Faktor terbatasnya sarana dan prasaran dalam proses penyidikan terhadap penelantaran bayi hasil hubungan diluar nikah
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing : 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum 2. Luil Maknun, SH., MH |
Uncontrolled Keywords: | Hukum penelantaran anak, Hubungan Gelap |
Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Pidana |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
Date Deposited: | 16 Dec 2021 06:16 |
Last Modified: | 16 Dec 2021 06:16 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/19172 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |