ADIMAS SUSILO, NIM. 502016313 (2021) PERTAGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
502016313_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
|
![]() |
Text
502016313_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (734kB) |
Abstract
ABSTRAK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 OLEH ADIMAS SUSILO Perusakan hutan telah menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa. Maraknya praktek-praktek tindak pidana bidang kehutanan di tanah air menjadi keprihatinan berbagai pihak. Sehingga, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan antara lain Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun, Undang undang tersebut dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana terhingga kesalahan menurut idema merupakan jantungnya hukum pidana. Peranan pemerintah merupakan salah satu syarat penting dalam pencegahan terjadinya pengolahan secara ilegal terhadap hasil hutan. Bagi pihak perorangan maupun badan hukum dalam melakukan kegiatannya disarankan untuk memiliki Surat Izin Usaha dari Pemerintah agar menghindari dugaan praktek pengangkutan dan perniagaan secara ilegal. Hendaknya dalam pelaksanaan pengawasan basil hutan oleh pihak kepolisian dan instansi terkait lebih aktif terhadap pengawasan pelaksanaan distribusi basil hutan, Jan masyarakat harus berperan aktif dalam melakukan pengaduan kepada pihak aparat kepolisian apabila menemukan atau mencurigai terjadinya atau pelaku penyimpangan terhadap distribusi hasil hutan secara ilegal. Kata kunci: Pelaku Tindak Pidana dan Hasil Hutan.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing I : Reny Okprianti, S.H., M.Hum Pembimbing II : Drs. Edy Kastro, M.Hum |
Uncontrolled Keywords: | Pelaku Tindak Pidana dan Hasil Hutan |
Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Pidana |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
Date Deposited: | 23 Nov 2021 06:46 |
Last Modified: | 23 Nov 2021 06:46 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/19114 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |