IWAN EFENDI, NIM. 502015024 (2021) PEMENUHAN HAK BAGI PARA KREDITOR YANG DEBITORNYA DIPAILITKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502015024_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502015024_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (789kB)

Abstract

ABSTRAK PEMENUHAN HAK BAGI PARA KREDITOR YANG DEBITORNYA DIPAILITKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Oleh IWAN EFENDI kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang debitor berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditor. Debitor itu dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor itu sendiri atau kreditor. Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut, pengadilan niaga dapat menunjuk Kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta debitor pailit. Kurator kemudian membagikan harta debitor pailit kepada para kreditor sesuai dengan piutangnya masing-masing. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: Bagaimana pemenuhan hak bagi para kreditor yang debitornya dipailitkan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ? Bagaimana peradilan niaga dalam menyelesaikan hutang piutang antara debitor dan kreditor ? Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pemenuhan hak bagi para kreditor yang debitornya dipailitkan dan untuk mengetahui hukum menurut Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 tentang peradilan niaga dalam menyelesaikan utang-piutang antara debitor dan kreditor. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip- prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi Jenis penelitian hukum empiris membutuhkan data primer sebagai sumber data utama. Data sekunder terdiri dari 2 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pemenuhan hak bagi para kreditor yang debitornya dipailitkan belum dapat berjalan dengan baik. Kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan UU PKPU sangat mempengaruhi pemenuhan hak kreditor. Ketentuan dalam Pasal 93 UU PKPU misalnya memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk memerintahkan debitor pailit yang bersifat tidak kooperatif untuk ditahan, baik di Rutan ataupun di rumahnya sendiri. Kata Kunci : Pemenuhan Hak, Kreditor, Debitor, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing Skripsi : Helwan Kasra, SH., M.Hum
Uncontrolled Keywords:	Pemenuhan Hak, Kreditor, Debitor, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	07 Oct 2021 02:11
Last Modified:	07 Oct 2021 02:11
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/18567

Actions (login required)

View Item