M. TRIANSYAH PRATAMA PUTRA, NIM. 502017244 (2021) SANKSI PIDANA SERTA TINDAKAN PEMERINTAH DALAM TERJADINYA PELANGGARAN HUTAN. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502017244_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (699kB) | Preview
	Text 502017244_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (348kB)

Abstract

Yang menjadi permasalahan adalah apakah yang menjadi kendala dalara penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hutan apakah tindakan pemerintah dalam mencegah terjadinya pelanggaran hutan. Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang ada sangkut paut dengan kendala penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hutan, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, ditambah data lapangan (field research) dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak terkait yakni Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan Dinas Kehutanan Kota Palembang. Teknik pengolahan data diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagimengenai kelengkapan : kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan. Analisa data dilakukan secara kualitatif berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Kendala dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggar hutan adalah: a. Kurangnya peran serta dari masyarakat tentang pelanggaran terhadap hutan atau tindak pidana terhadap kehutanan b. Sering ditemui adanya kayu temuan yang tidak diketahui pemiliknya atau tidak ada yang mengakuinya c. Belum ada Peraturan Pemerintah dan Perdanya yang baru mengenai Undang-undang Kahutanan d. Jarang sekali kasus kehutanan yang ada dan terjadi sampai ke pengadilan. 2. Tindakan pemerintah dalam mencegah terjadinya pelanggaran hutan adalah: a. Tindakan Persuasif yaitu tindakan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dan juga pengawasan terhadap hutan oleh polisi kehutanan agar diperketat. b. Tindakan Preventif yaitu tindakan pencegahan dan melakukan pembinaan-pembinaan kepada pengusaha hutan dan masyarakat c. Tindakan Represif yaitu tindakan menanggulangi apabila terjadi pelanggaran terhadp hutan yaitu dengan menerapkan ketentuan dalam Undang-undang Kehutanan terhadap pelakunya tersebut.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Hendri S, SH., M.Hum 2. M. Soleh Idrus, SH., MS
Uncontrolled Keywords:	SANKSI PIDANA, TINDAKAN PELANGGARAN HUTAN
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	16 Sep 2021 06:18
Last Modified:	16 Sep 2021 06:18
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/18174

Actions (login required)

View Item