EGI FEBRI ARISANDI, NIM. 502017199 (2021) TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA LAUNDRY TERHADAP KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502017199_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text 502017199_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA LAUNDRY TERHADAP KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 EGI FEBRI ARISANDI Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana tanggung jawab pengusaha jasa laundry terhadap konsumen? dan Bagaimana pelaksanaan hak-hak konsumen dari pelaku usaha jasa laundry menurut undang-undang? Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui bentuk Perlindungan Hak-hak Konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Teknik pengumpulan bahan hukum dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (Content Analisys) untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk perlindungan hak-hak konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah adanya jaminan kepastian hukum dimana Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, PP No. 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, dan PP No. 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Sehingga dengan peraturan ini, masyarakat selaku konsumen dapat memiliki pedoman teknis untuk menuntut atau mengambil upaya hukum atas kerugian yang dialami sedangkan bagi pelaku usaha jasa Laundry baik perseorangan maupun badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum memiliki kewajiban dan tanggung jawab sesuai bunyi Pasal 7, dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan atas tindakan yang menyalahi atau bertentangan dengan kewajiban dan tanggung jawabnya pelaku usaha dapat dikenakan Sanksi Perdata, Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Kata Kunci : tanggung jawab, usaha laundry, konsumen

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing I : Mona Wulandari, SH. MH. Pembimbing II : Luil Maknun, SH. MH.
Uncontrolled Keywords:	tanggung jawab, usaha laundry, konsumen
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	13 Sep 2021 02:45
Last Modified:	13 Sep 2021 02:45
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/17657

Actions (login required)

View Item