RIANDI CAFRIO, NIM : 502017209 (2021) KEWAJIBAN PARA PEDAGANG TERHADAP ADANYA SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DI PASAR TRADISIONAL INDERALAYA KABUPATEN OGAN ILIR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502017209_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502017209_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK KEWAJIBAN PARA PEDAGANG TERHADAP ADANYA SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DI PASAR TRADISIONAL INDERALAYA KABUPATEN OGAN ILIR Oleh RIANDI CAFRIO Masalah penegakan hukum bukan merupakan masalah yang sederhana, bukan hanya karena kompleksitas hukum itu sendiri, terlebih karena jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Penegakan hukum tidak bisa berdiri sendiri, ada banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu: (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; serta (4) kesadaran masyarakat, Yang menjadi permasalahan dalam Bagaimana tingkat kesadaran para pedagang di pasar Inderalaya terhadap kewajiban adanya surat izin usaha perdagangan dan Apa sajakah sanksi yang diberikan pemerintah kepada para pedagang yang tidak memiliki SIUP. Untuk memperoleh informasi yang diberikan guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis empiris,yang bersifat deskriptif. Penelitian Kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan tersier (kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia) yang relevan dengan permasalahan penelitian dan Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, Pedagang, Petugas pasar. Tingkat kesadaran pedagang rendah sehingga mereka enggan mengurus SIUP disebabkan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah tidak memenuhi standar pelayanan publik, birokrasi yang bertele-tele, jangka waktu pembuatannya lama dan biayanya tinggi hal yang selanjutnya menyebabkan penyelenggaraan yang tidak bersih dan bebas KKN, kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan oleh pemerintah, tidak tegasnya pemerintah dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran perundang-undangan dan Sanksi yang diberikan terhadap pedagang yang tidak memiliki SIUP diatur dalam Pasal 20, 21 dan 22 PP 36 M-DAG/Per/9/2007, ada beberapa kategori sanksi yang diberikan yakni teguran, sanksi administratif, pencabutan SIUP dan denda. Dan Pasal 23 memungkinkan adanya sanksi lain berupa penggusuran dan ancaman pidana kurungan. Kata Kunci: Pedagang, SIUP dan Saksi.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1 : Hendri S, SH., M.Hum. Pembimbing 2 : Rusniati, S.E, S.H., MH.
Uncontrolled Keywords:	Pedagang, SIUP dan Saksi
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	06 Jul 2021 04:42
Last Modified:	06 Jul 2021 04:42
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/16843

Actions (login required)

View Item