Rian Fehriza Apriansyah, NIM. 502017179 (2021) Penegakan hukum terhadap perkara pencucian uang (money laundering) dari hasil tindak pidana korupsi di pengadilan negeri kelas 1A palembang. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah palembang.

Preview	Text 502017179_BAB I_SAMPAI_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502017179_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB)

Abstract

ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG RIAN FEHRIZA APRIANSYAH Pencucian uang atau money loundering merupakan suatu serangkain kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidanapidana untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul uang tersebut Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap perkara pencucian uang (money laundering) dari hasil tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri kelas IA Palembang dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus pekara pencucian uang (money laundering) dari hasil tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri kelas IA Palembang, yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan mulai dari penelitian kepustakaan (library research), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang relevan yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian dan hasil karya (ilmiah) sedangkan data lapangan (field reserch), diperoleh melalui wawancara pihak Pengadilan Negeri kelas IA Palembang. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Penegakan Hukum terhadap Perkara Pencucian Uang dari hasil Tindak Pidana Korupsi yaitu dengan memahami kewenanangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 6 No. 46 Tahun 2009, tentang Pengadlan Tindak Pidana Korupsi, dan Memahami juga UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan adannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 menjadi titik terang bagi KPK dalam Melakukan penyidikan TPPU, adapun kewenangan dari KPK dalam menyidik TPPU diatur dalam Pasal 74 dan 75. 2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pencucian Uang dari hasil Tindak Pidana Korupsi yaitu hakim harus bisa menggali dan memahami nilai-nilai hukum, dan bagaimana kemampuan hakim dalam memahami TTPU dari hasil Tindak Pidana Korupsi, hakim juga harus bisa mencermati fakta-fakta yang ada dalam persidangan, dan hakim baru bisa memutuskan putusan apabila sudah memiliki dua alat bukti. Kata Kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Korupsi

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum 2. Hj. Susiana Kifli, S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Korupsi
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	29 Jun 2021 04:39
Last Modified:	29 Jun 2021 04:39
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/16809

Actions (login required)

View Item