GITA MONICA AGUSTINE, NIM. 502017266 (2021) PENERAPAN PASAL 216 TERHADAP KASUS PENJEMPUTAN PAKSA JENAZAH PASIEN COVID-19 OLEH PIHAK KELUARGA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
502017266_BAB I_DAFTAR PUSTAKA...pdf Download (480kB) | Preview |
|
![]() |
Text
502017266_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR...pdf Restricted to Repository staff only Download (267kB) |
Abstract
ABSTRAK PENERAPAN PASAL 216 KUHP TERHADAP KASUS PENJEMPUTAN PAKSA JENAZAH PASIEN COVID-19 OLEH PIHAK KELUARGA Gita Monica Agustine Virus Coronaatausevere acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)adalah virus yang menyerangsistempernapasan. Menurut data yang dirilisGugusTugasPercepatanPenanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlahkasusterkonfirmasipositifhingga 11 November 2020 adalah 444.348 orang denganjumlahkematian 14.761 orang. Penelitianinidilaksanakan di Kota Palembang, yakni di Polrestabes Palembang denganmenggunakanmetodepenelitianempiris. Adapun data yang digunakandalampenelitianskripsiiniadalah data primer dan sekunder. Data primer diperolehdengantekniktanyajawab (wawancara) langsungdenganpihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkanteknikpengumpulan data sekunderdilakukandengancaramembacadokumenatauperaturansertabuku-bukuliteratur yang berhubungandenganmateri yang akandikemukakandalamskripsi. Setelah semua data terkumpul, data tersebutdiolah dan dianalisissecarakualitatif dan selanjutnyadisajikansecaradeskriptifyaitumencari dan mengumpulkan data yang adahubungannyadenganobyek dan permasalahan yang diteliti. Pemerintahmengeluarkanketentuanhukum yang mengaturtentangancamanpidanabagimereka yang melawanimbauanpolisi/pemerintahterdapatdalamPasal 212 sampaidenganPasal 216 KUHP dan UU Nomor 6Tahun2018 tentangKekarantinaanKesehatan. Berdasarkanhasilpenelitian dan pembahasanmenunjukanbahwauntukdapatditerapkanpasal 216 makatersangkapenjemputanpaksainiharusdapatmemenuhiunsur-unsur yang terdapatdidalampasal 216 yaitu :Barangsiapa, dengansengaja, tidakmenurutiperintahataupermintaanmenurut UU. Dan yang menjadikendaladalampenerapanpasal 216 adalah orang yang tidakcakaphukum. Seharusnyapemerintahmemberiperhatianlebihkepadamasyarkat dan kepada badan pembuatanhukum agar membuatkebijkanhukum yang sesuai dan dapatdiberlakukan pada masyarakatsehinggatidakadalagi dan terjadiperbuatanmelawanhukumakibatketidakpuasaandariaturantersebut. Kata kunci :Penerapan, Pasal 216 KUHP, Penjemputanpaksa, Jenazahcovid, Kendala.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing, 1. Dr.Hj. Sri Sulastri,. S.H., M.Hum. 2. H. Siti Mardiyati, S.H., M.H. |
Uncontrolled Keywords: | Penerapan, Pasal 216 KUHP, Penjemputan paksa, Jenazah covid, Kendala. |
Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Pidana |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
Date Deposited: | 23 Jun 2021 07:18 |
Last Modified: | 23 Jun 2021 07:18 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/16746 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |