SELVI APRILIYA, NIM. 502017381 (2021) ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR WANPRESTASI TERHADAP KREDITUR YANG MENERAPKAN ALASAN WABAH COVID-19 SEBAGAI FORCE MAJEURE. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502017381_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502017831_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR WANPRESTASI TERHADAP KREDITUR YANG MENERAPKAN ALASAN WABAH COVID-19 SEBAGAI FORCE MAJEURE SELVI APRILIYA Hubungan antara kondisi force majeure akibat Covid-19 dengan pertanggungjawaban hukum debitur berpengaruh pada aspek kepastian hukum dan keadilan. Kondisi force majeure yang disebabkan oleh wabah Covid-19 berdasarkan Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 yang menjadi dasar penetapan bahwa Covid-19 adalah bencana nasional. Tujuan dari peneitian ini untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban hukum debitur wanprestasi terhadap kreditur yang menerapkan alasan wabah Covid-19 sebagai force majeure dan penyelesaian force majeure dalam perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam penelitian ini adanya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang dan kebijakan pemerintah daerah maupun nasional yang memberlakukan lockdown atau social distancing, pembatasan jalur masuk antar daerah, serta meminta seluruh masyarakat untuk stay at home(berdiam diri dirumah)atau work from home (kerja dari rumah) secara langsung menghambat pelaksanaan prestasi atau kewajiban dalam suatu kontrak perjanjian, sehingga menyebabkan hal ini dapat digolongkan dalam keadaan memaksa atau force majeure. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa Debitur yang melakukan wanprestasi terhadap kreditur pada masa wabah Covid-19 yang menggunakan alasan force majeure agar terlepas dari tanggungjawab untuk melakukan prestasi harus terdapat Unsur-unsur force majeure menurut Pasal 1245 KUHPerdata serta debitur berkewajiban membuktikannya. Dengan adanya POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Counter cyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dan POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Counter cyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada lembaga keuangan perbankan atau lembaga pembiyaan untuk memberikan “relaksasi kredit”, yang mana relaksasi kredit itu sendiri merupakan pemberian kelonggaran terkait dengan pembayaran kredit ditengah Covid-19. Kata kunci : Pertanggungjawaban Hukum, debitur, Covid-19, Force Majeure.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing, 1. H. Saifullah Basri, S.H., M.Hum. 2. Burhanuddin, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Pertanggungjawaban Hukum, debitur, Covid-19, Force Majeure
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	28 Jun 2021 03:35
Last Modified:	28 Jun 2021 03:35
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/16659

Actions (login required)

View Item