MUKHAMAD REZA FAUZAN, NIM.502017026 (2021) WEWENANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENAGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG. Skripsi thesis, Universita Muhammadiyah palembang.

Preview	Text 502017026 _BAB I_SAMPAI_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (771kB) | Preview
	Text 502017026_BAB II_SAMPAI-BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (294kB)

Abstract

ABSTRAK WEWENANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN SELATAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG Mukhamad Reza Fauzan Wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan pemerintahan tertentu yang bulat). Bagi BNN sebagaimana Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka akan dimintakan assement oleh penyidik. Assement akan dilakukan oleh sejumlah pihak yaitu psikiater, psikolog, medik, polisi, BNN dan jaksa. Jika hasil assement terbukti pengguna narkotika murni maka tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan dan akan ditempatkan direhabilitasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Wewenang Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Selatan Dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Kota Palembang. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penaggulangan Kejahatan Narkotika di Kota Palembang serta Bagaimana Hubungan Antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kepolisian Dalam Menaggulangi Kejahatan Narkoba. Adapun jenis penelitian dan penulisan skripsi ini adalah Metode yang digunakan dalam penelitian ini sendiri adalah penelitian Yuridis Empiris, penelitian yuridis empiris sendiri merupakan penelitian yang menggabungkan bahan-bahan hukum sekunder dan primer yakni penelitian yang mengambungkan data yang didapat langsung dari survey dan wawacara di Badan Narkotika Nasional (BNN), provinsi sumatera selatan kota palembang. Dengan cara terjun langsung kelapangan “objeknya”. (data primer) dan dari berbagai sumber seperti Undang-Undang Narkotika dan peraturan Badan Narkotika (data sekunder). Penelitian ini sendiri pun merupakan penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer.skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitihan Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menanggulangi Kejahatan Narkotika Di Kota Palembang Adalah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Telah Memberikan Kepastian Hukum Kepada BNNP Untuk Melaksanakan Kewenanganya Untuk Membantu Proses Peradilan Pidana Terhadap Pelaku tindak Pidana Narkotika Yang Berupa Pencegah, Pemberantasan, Penyalah gunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba. Adapun Kewenangan Penyidik BNNP Sumatera Selatan MelakukanPenyadapan Dengan Menggunakan Alat-Alat elektronik Terhadap Pembicaraan Atau Pengiriman Pesan Melalui Telpon Atau Alat Komunikasi Elektronik Lainnya, Merupakan Upaya Mengantisipasi perkembangan Teknologi Informasi Yang Digunakan Oleh Para Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Kata kunci: Kewenangan BNN, Penanggulang Kejahatan Narkotika.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1. Dr.H. Erli Salia, SH.,MH 2. Heni Marlina, SH.,MH
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: Kewenangan BNN, Penanggulang Kejahatan Narkotika.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	05 Jun 2021 07:15
Last Modified:	05 Jun 2021 07:15
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/16656

Actions (login required)

View Item