NELSI LESTARI, NIM: 502017237 (2021) tugas dan kedudukan dinas tenaga kerja kota palembang selaku mediator pada kasus pemutusan hubungan kerja kota palembang pada era pandemi covid 19. Skripsi thesis, universitas muhammadiyah palembang.

Preview	Text 502017237_BAB I_SAMPAI_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (862kB) | Preview
	Text 202017237_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (225kB)

Abstract

ABSTRAK TUGAS DAN KEDUDUKAN DINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG SELAKU MEDIATOR PADA KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN DIERA PANDEMI COVID-19 NELSI LESTARI Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kedudukan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dan transmigrasi selaku mediator pada permasalahan pemutusan hubungan kerja pada era pandemic Covid-19 sesuai dengan Peraturan Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) Nomor 92 Tahun 2004, Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 17 Tahun 2014 dan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, yaitu penyelesaian di luar pengadilan hubungan industrial dilaksanakan dengan menerima pengaduan para pihak secara lisan dan tertulis. Untuk mengatasi perkara perselisihan antara pengusaha dengan pekerja Dalam rangka menghindari PHK, Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa kedudukan dinas tenaga kerja dan transmigrasi (DISNAKER TRANS) selaku mediator pada kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di kota Palembang merupakan pihak ketiga yang bersifat netral yang ditunjuk kedua belah pihak yang berselisih dan diharapkan dapat menyelesaikan kasus mereka. Sehingga mereka tidak kasus mereka ke ranah pengadilan.Hakikatnya,Penyebab dari pemutusan hubungan kerja (PHK) Di kota Palembang pada masa pandemic ini terjadi kerena factor perekonomian yang merosot jatuh sehingga banyak pengusaha yang mengurangi pekerja/buruh. Kata kunci : Kedudukan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (DISNAKER TRANS) Kota Palembang,Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Mediator.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Rosmawati, SH.,MH. 2. Koesrin Nawawie A, SH.,MH.
Uncontrolled Keywords:	Kedudukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKER TRANS) Kota Palembang, Pemutusan Hubungan kerja (PHK). Mediator
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	20 May 2021 02:43
Last Modified:	20 May 2021 02:43
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/16379

Actions (login required)

View Item