WAHYU BAMBANG PERMADI, NIM. 502017165 (2021) DASAR HUKUM PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR AKIBAT PANDEMI VIRUS CORONA (COVID-19). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
502017165_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
|
Text
502017165_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (373kB) |
Abstract
ABSTRAK DASAR HUKUM PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR AKIBAT PANDEMI VIRUS CORONA (COVID-19) Wahyu Bambang Permadi 502017165 Hal terpenting dalam kehidupan adalah kesehatan. Namun yang terjadi di Indonesia saat ini adalah maraknya penyakit Covid-19 yang disebabkan oleh virus corona yang mampu mengakibatkan kematian. Pandemic Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) menjadi ancaman nyata bagi Indonesia. Penyakit yang muncul di Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) alias China, Desember 2019. Wabah Covid-19 membuat masyarakat Indonesia khawatir karena banyaknya warga yang terkena dampak penularan virus tersebut. Dalam rangka menangani percepatan pandemic Covid-19 yang sedang mewabah saat ini, pemerintah melalui Kementrian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan suatu kebijakan hukum terkait pengaturan aktivitas dan kegiatan masyarakat dengan nama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dan pembatasan lainnya yang terkait dengan aspek keamanan dan pertahanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui landasan hukum pemerintah dalam menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan akibat berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar akibat Pandemi Virus Corona-19. Jenis penilitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptiv atau disebut dengan penelitian dari buku-buku, sumber pustaka, dan jurnal, yaitu mengkaji dari berbagai sumber-sumber karya ilmiah dan dikumpulkan menjadi satu untuk membentuk suatu karya ilmiah yang baru. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah landasan hukum pemerintah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar ialah Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Akibat hukum atas pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar ialah di Bidang Ekonomi, Sosial dan Politik. Kata Kunci : Virus Corona, Pembatasan Sosial Berskala Besar
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing, 1. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum 2. H. Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum |
Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci : Virus Corona, Pembatasan Sosial Berskala Besar |
Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Negara dan Bangsa Ilmu Komunikasi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
Date Deposited: | 21 Apr 2021 04:59 |
Last Modified: | 21 Apr 2021 04:59 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/15970 |
Actions (login required)
View Item |