JENNY PUTRIA DWI HARYANI, NIM. 502017032 (2021) PENGATURAN PENCABUTAN HAK POLITIK SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS PUTUSAN NO.9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg). Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502017032_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (741kB) | Preview
	Text 502017032_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (445kB)

Abstract

Korupsi adalah suatu tindak pidana yang sangat merugikan bangsa dan negara serta dapat merusak moral bangsa sehingga korupsi di kelompokkan menjadi kejahatan luar biasa yang membutuhkan tindakan yang luar biasa pula dalam pemberantasannya. sehingga salah satu upaya negara dalam hal memberantas tindak pidana korupsi yaitu dengan menjatuhkan hukuman pokok semaksimal mungkin dam hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi. adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan pencabutan hak politik sebgai pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan analisi putusan NO.9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg serta apakah pencabutan sebagai pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi tidak melanggar hak asasi manusia berdasarkan analisis putusan NO.9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg. adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder, yaitu melalui library research (penelitian kepustakaan) dengan mempergunakan bahan hukum primer dan sekunder seperti buku-buku ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta internet yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini. berdasarkan penelitian ini dapat dipahami bahwa pengaturan pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi diatur didalam pasal 10 KUHP, pasal 35 ayat (1)KUHP dan juga dalam pasal 18 Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. serta adanya suatu asas margin of opreciation dalam konsep HAM Internasional membolehkan negara untuk membatasi hak politik asalkan sesuai dengan aturan hukum yang ada dan ketentuan juga syarat yang ditentukan. kata kunci :pengaturan, pidana tambahan, tindak pidana korupsi

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. M.Soleh Idrus,SH.,MS 2. Hendri S,SH.,M.HUM
Uncontrolled Keywords:	KATA KUNCI : PENGATURAN, PIDANA TAMBAHAN, TINDAK PIDANA KORUPSI
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	03 Apr 2021 03:01
Last Modified:	03 Apr 2021 03:01
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/15345

Actions (login required)

View Item