ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PRESIDEN DALAM RENCANA PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

HABIBI, 502017227 (2021) ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PRESIDEN DALAM RENCANA PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

[img]
Preview
Text
502017227_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text
502017227_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (520kB)

Abstract

Pemindahan ibukota negara Republik Indonesia merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalah yang di hadapi oleh ibukota, pemindahan ibukota tersebut selain untuk mengatasi berbagai permasalahan juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengoptimalkan dari fungsi Undang-undang Dasar 1945. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pemindahan ibukota negara Republik Indonesia apakah sesuai dengan konstitusi negara. Adapaun permasalahan dalam skripsi ini yaitu apakah alasan yuridis terhadap kewenagan presiden dalam rencana pemindahan ibukota negara Republik Indonesia serta bagaimana mekanisme rencana pemindahan ibukota negara Republik Indonesia menurut konstitusi. Adapaun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif atau disebut dengan penelitian dari buku-buku, sumber pustaka dan jurnal, yaitu mengkaji dari berbagi sumber-sumber karya ilmiah dan dikumpulkan menjadi satu untuk membentuk suatu karya ilmah yang baru. Berdasarkan penelitian ini dapat dipahami bahwa alasan yuridis terhadap kewenangan presiden dalam rencana pemindahan ibukota negara Republik Indonesia adalah untuk menemukan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi ibukota Jakarta dan dengan adanya ketentuan hukum Pasal 4 ayat (1), Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang Dasar serta Pasal 5 ayat (1), bahwa Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR sebagai bentuk tindak lanjut guna dapat melaksanakan pemindahan ibukota negara Republik Indonesia dan mengganti undang-undang lama dengan Undang-undang yang baru, yang menetapkan ibukota Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia , sesuai dengan aturan dan dasar hukum yang berlaku .

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : 1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum 2. Drs. Edy kastro, M.Hum
Uncontrolled Keywords: Mekanisme, Pemindahan, Ibukota
Subjects: Ilmu Hukum > Hukum Negara dan Bangsa
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited: 08 Oct 2021 05:41
Last Modified: 08 Oct 2021 05:41
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/15300

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.