M. Alif, Nim. 502011190 (2015) AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERHADAP ANAK DAN ISTERI MENURUT HUKUM PERDATA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview

Text SKRIPSI63-170307618.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

Pokok permasalahan dalam skripsi Ini adalah: 1. bagaimana Akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak dan isteri ? 2. Bagaimana pembagian harta bersama akibat kawin kontrak menurut hukum perdata? Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui akibat hukumkawin kraitrak terhadap kedudukan anak dan isteri dan pembagian harta bersama akibat kawin kontrak menurut hukum perdata. Teknik pengumpulan data bertitik beratkan pada penelitian kcpustakaan dengan cara mengumpulkan data skunder dan tersier yang telah diperoleh selanjutnya di olah secara kualitalif yang hasilnya di sajikan secara deskriktif. pada tahap akhir akan di lakukan penarikan kesimpulan : Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan sebagai berikut : 1. Akibat hukum yang ditimbulkan dari kawin kontrak terhadap kedudukan istri dan anak, yaitu tiadanya perlindungan hukum dan pengakuan negara yang menjadikan kedudukan istri sangat lemah dalam hal melakukan tindakan hukum berupa tuntutan pemenuhan hak-hak sebagai istri. Terhadap kedudukan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan, anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin sehingga tidak bisa melakukan hubungan hukum keperdataan dengan ayah biologisnya. Anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keiuarga ibunya. Hal ini menimbulkan beban psikologis dan beban sosial bagi anak, Terhadap harta kekayaan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. apabila terjadi pengingkaran oleh suami maka. istri tidak mempunyai kekuatan huukum untuk memperoleh haknya bila dihadapkan hukum negara. Satu-satunya jalan yang ditempuh adalah melalui mediasi, musyawarah mufakat di luar pengadilan. 2. Pembagian harta bersama akibat kawin kontrak menurut hukum perdatayaitu hukum perdata lidak inengatur pembagian harta bersama akibat kawin konirak karena tidak adanya bukti otentik yang mendukung perkawinan tersebut atau perkawinan tidak sah { pasal 119 kuhper ) begitu pula pasal 35 uu perkawinan menyatakan bahwa mantan istri tidak bisa menuntut kecuali atas kesadaran mantan suaminya dengan Jalan musyawarah dengan keluarganya

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing, Dra. Hj. Lilies Anisah, S.H., M.H.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Irwan syah
Date Deposited:	18 Oct 2018 04:48
Last Modified:	18 Oct 2018 06:51
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/151

Actions (login required)

View Item