Yeni Amrina, Nim. 502011109 (2015) TANGGUNG JAWAB DAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN DI KABUPATEN MUARA ENIM. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview

Text SKRIPSI57-1703062559.pdf Download (8MB) | Preview

Abstract

Adapun permasalahan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 1, Bagaimana tanggungjawab pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim ? 2. Apakah sanksi hukum terhadap pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim ? Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan dengan tanggungjawab pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim, maka jenis penelitiarmya adalah penelitian hukum normaiif yang didukung data wawancara yang bersifat deskriptif menggambarkan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis, Teknik pengumpulan data dilakukan melalui : 1. Penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan cara menilah bahan-bahan hukum seperti : a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teoriteori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya 2. Penelitian lapangan, dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak Polres Kabupaten Muara Enim. Teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi {conieiii analisys) terhadap data tekstular unintuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan, Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang bersangkut paut dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Tanggungjawab pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim, dapat dikenakan sanksi hukum pclanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, terutama terhadap perusahaan pengelola pertambangan tanpa izin 2. sanksi hukum terhadap pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim, dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi administratifnya berupa: pcringatan tertulis. penghentian sementara sebagian atau selurub kegiatan. Sedangkan sanksi pidana: setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda maksimal sepuluh milyar rupiah berdasarkan pasal 158 dan setiap orang yang tnembeli/menampung dan mcmanfaatkan, mengangkut, iiiemurnikan, menjual minerba yang bukan dari pemegang lUP/lUPK dikenakan sanksi penjara sepuluh tahun dan denda paling banyak sepuluh miliyar rupiah berdasarkan pasal 161, apabila pidana dilakukan oleh badan hukum, maka sanksi dan denda ditambah 1/3 berdasarkan pasal 163 (1), seiain denda dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa penjabutan izin/status badan hukum pasal 163 (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing, Luil Maknun, S.H., M.H.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Irwan syah
Date Deposited:	18 Oct 2018 04:11
Last Modified:	18 Oct 2018 05:08
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/146

Actions (login required)

View Item