PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER DAN PASIEN KEGAWATDARURATAN BPJS DENGAN DIAGNOSA DI LUAR DAFTAR DIAGNOSA GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Agus Marsyal, NIM. 91217026 (2019) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER DAN PASIEN KEGAWATDARURATAN BPJS DENGAN DIAGNOSA DI LUAR DAFTAR DIAGNOSA GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH PALEMBANG. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

[img]
Preview
Text
91217026_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text
91217026_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (943kB)

Abstract

Peraturan BPJS Kesehatan yang menetapkan Kriteria Gawat Darurat di Rumah Sakit, mengakibatkan terjadinya ancaman terhadap hak dokter dan hak pasien. Berdasarkan kondisi yang dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka Peneliti ingin melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum bagi Dokter dan Pasien Kegawatdaruratan BPJS dengan Diagnosa di luar daftar Diagnosa Gawat Darurat di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Permasalahan yang akan saya angkat pada tesis ini adalah: 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi dokter dan pasien kegawatdaruratan BPJS dengan diagnosa di luar daftar diagnosa gawat darurat (Studi Kasus di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang) 2. Faktor-faktor yang menghambat Perlindungan Hukum dokter dan pasien kegawatdaruratan BPJS dengan diagnosa di luar daftar diagnosa gawat darurat di RS. Muhammadiyah Palembang. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data primer, yaitu berupa wawancara dengan informan yang ada di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari tesis ini adalah: 1. Perlindungan hukum bagi dokter dan pasien kegawatdaruratan BPJS dengan diagnosa di luar daftar diagnosa gawat darurat di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang sudah berjalan dengan baik. Perlindungan hukum peserta kegawatdaruratan BPJS didasari oleh dua perlindungan yaitu perlindungan hukum peserta kegawatdaruratan BPJS berdasarkan UU SJSN, UU BPJS dan Perpres Jaminan Kesehatan serta perlindungan hukum peserta kegawataruratan BPJS berdasarkan UU Praktik Kedokteran, UU Kesehatan, dan UU Rumah Sakit. Pola perlindungan hukum berdasarkan UU SJSN, UU BPJS dan Perpres Jaminan Kesehatan dilaksanakan melalui perlindungan hak atas peserta BPJS dan hak menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasakan Pasal 25 huruf b Perpres Nomor 19 tahun 2016 pelayanan yang tidak dijamin adalah pelayanan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam kondisi gawat darurat. Apabila peserta yang mengalami kegawatdaruratan yang tidak sesuai dengan kriteria BPJS Kesehatan maka tidak ditanggung oleh BPJS. Perlindungan hukum dokter dalam kasus kegawatdaruratan BPJS berdasarkan Peraturan Presiden tentang JKN, UU Praktek Kedokteran, dan Peraturan menteri Kesehatan No. 36 tahun 2015 tentang Fraud dalam JKN dilaksanakan melalui pelaksaan hak dokter untuk mendapatkan perlindungan hukum jika melakukan tindakan sesuai dengan Panduan Praktek Klinik (PPK) 11 dan mendapat imbalan jasa (jasa medis) sesuai dengan pelayanan yang diberikan kepada pasien. 2. Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum bagi dokter dan pasien kegawatdaruratan BPJS dengan diagnosa di luar daftar diagnosa gawat darurat di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang yaitu belum adanya regulasi dari Kementerian Kesehatan tentang pelaksanaan Kriteria Gawat Darurat sehingga tidak ada pembinaan bagi rumah sakit terutama tentang kriteria Gawat Darurat. Kurangnya tenaga SDM baik perawat maupun dokter untuk melaksanakan proses triage. Dan juga pengetahun masyarakat tentang kasus gawat garurat sangat rendah serta pemberian informasi yang sedikit terkait dengan kriteria Gawat Darurat oleh BPJS Kesehatan kepada masyarakat.. Kata Kunci : Perlindungan, Dokter, Pasien, Kegawatdaruratan, Rumah Sakit

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Pembimbing, 1. Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag. 2. Dr. H. KN. Sopyan Hasan, SH. M.H.
Uncontrolled Keywords: Perlindungan, Dokter, Pasien, Kegawatdaruratan, Rumah Sakit
Subjects: Ilmu Hukum > Hukum Publik
Divisions: PPS Hukum (S2)
Depositing User: Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited: 09 Feb 2021 06:25
Last Modified: 09 Feb 2021 06:25
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/13982

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.