MUHAMMAD AN ALVIANDO, NIM. 502014441 (2020) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502014441_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (968kB) | Preview
	Text 502014441_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (712kB)

Abstract

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Oleh Muhammad An Alviando Kebijaksanaan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana adalah merupakan fenomena hukum acara pidana Indonesia, di mana dalam penegakannya akan selalu bersinggungan dengan para penegak hukum itu sendiri tetapi sangat diperlukan, terutama yang para korban atau saksi dalam proses peradilan pidana yang selama ini merasa tidak mendapat perlindungan oleh hukum, dan bahkan kadang kala ada saksi dalam kasus pidana yang akhirnya malah dijadikan tersangka. Dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masyarakat menaruh harapan besar, terutama pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia dan kasus-kasus pelanggaran hak lainnya yang dilindungi oleh undang-undang ini. Mekanisme perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu Pasal 29 bahwa tata cara memperoleh perlindungan sebagai berikut : a. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; b. Lembaga Perlindungan saksi dan Korban segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan. Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan. Bagi saksi dan/atau korban yang menghendaki perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, saksi dan/atau korban baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Saksi dan Korban.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Hj. Nursimah, SE, SH, M.Hum.
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Saksi dan Korban
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	10 Dec 2020 02:16
Last Modified:	10 Dec 2020 02:16
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/13715

Actions (login required)

View Item