MUSLEIM AL FACHSA, NIM. 502016192 (2020) AKIBAT HUKUM BAGI PEMILIK KENDARAAN YANG TIDAK MEMBAYAR PREMI ASURANSI JASA RAHARJA DI KOTA PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502016192_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502016192_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (716kB)

Abstract

ABSTRAK AKIBAT HUKUM BAGI PEMILIK KENDARAAN YANG TIDAK MEMBAYAR PREMI ASURANSI JASA RAHARJA DI KOTA PALEMBANG Oleh Musleim Al Fachsa Transportasi merupakan suatu kebutuhan, setiap orang mengawali kegiatannya dengan menggunakan transportasi. Hal ini menyebabkan setiap orang menggunakan alat transportasi untuk melakukan kegiatannya. Aktivitas transportasi yang ada di seluruh wilayah Indonesia relatif padat, khususnya di kota Palembang. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Mayoritas penduduk kota Palembang adalah pendatang. Pengguna kendaraan bermotor sudah selayaknya mendapat perlindungan, salah satunya ialah melalui asuransi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu asuransi Jasa Raharja. Pemerintah memang melindungi masyarakat dari kerugian akibat kecelakaan lalu lintas, melalui PT Jasa Raharja (Persero). Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana akibat hukum apabila pemilik kendaraan yang tidak membayar premi Asuransi Jasa Raharja? dan Apakah kompensasi yang dapat diterima oleh korban kecelakaan yang tidak membayar premi Asuransi Jasa Raharja? Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum empiris (sosiologis), yang bersifat deskriptif” yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa: 1) Akibat hukum bagi pemilik kendaraan yang tidak membayar premi jasa raharja, maka PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan kota Palembang secara langsung mempunyai tugas dalam kaitannya terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan di antaranya sebagai berikut meneliti kebenaran kasus kecelakaan lalu lintas, meneliti keabsahan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan keabsahan ahli waris untuk korban yang meninggal atau melalui surat kuasa. Sebelum PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan kota Palembang memberikan pembayaran atas pengajuan santunan dilakukan survei terlebih dahulu terhadap kasus tersebut, 2) Prosedur ganti rugi adalah cara bagaimana korban kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan yang meninggal dunia, cacat tetap, atau yang membutuhkan biaya perawatan untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi akibat dari kecelakaan yang dideritanya. Sehubungan dengan terjadinya kecelakaan penumpang dari lalu lintas jalan, maka korban atau ahli waris korban kecelakaan penumpang dari lalu lintas jalan dapat mengajukan tuntunan ganti rugi tersebut kepada PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan kota Palembang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 dan undang-undang Nomor 34 tahun 1964 Jucnto Peraturan Nomor 17 tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965. Kata Kunci Akibat Hukum dan Premi Asuransi.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing, 1.Koesrin Nawawie A., S.H., M.H. 2. Burhanuddin, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci : Akibat Hukum dan Premi Asuransi.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	02 Dec 2020 02:17
Last Modified:	10 Dec 2020 02:42
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/13644

Actions (login required)

View Item