MUTH IM DWIYORA SEPTIAWAN, NIM. 502015242 (2020) PERAN INSTITUSI PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PENGADILAN ANAK TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502015242_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502015242_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (743kB)

Abstract

PERAN INSTITUSI PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PENGADILAN ANAK TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM Muth im Dwiyora Septiawan Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Di Indonesia ? 2. Apa saja Peran Institusi Penegak Hukum dalam Proses Pengadilan Anak di Indonesia ? Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui Peran institusi penegak hukum dalam proses pengadilananak terhadap anank yang bermasalah dengan hukum, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Teknik penggumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (Content Analisys) untuk selanjutnya dikontruksikan ke dalam suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak melalui ketentuan Pasal 59 yang menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus.Salah satu perlindungan khusus adalah kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak pidana 2. Peranan penegak hukum dalam proses pengadilan anak di Indonesia: Petugas kemasyarakatan Melalui hasil penelitian masyarakat (litmas), maka penyidik, penuntut umum dan hakim akan dengan cermat, cepat dan tepat dapat menyelesaikan kasus-kasus pidana yang dihadapi oleh anak-anak, Kepolisian Hasil penyidikan terlebih dahulu meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, Kejaksaan Jaksa dapat mengambil tindakan pengabaian atau tidak meneruskan suatu perkara anak ke tahap selanjutnya dan mempunyai kewenangan melakukan diskresi, Hakim Dalam memeriksa perkara anak, hakim memiliki kewenangan untuk mengakhiri proses peradilan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), PengadilanPersidangan Khusus bagi anak-anak tersebut dibedakan dengan ruang persidangan bagi perkara-perkara/ tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak , Penegak Hukum

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing, 1. Reny Okprianti, S.H., M.Hum 2. Luil Maknun, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Anak , Penegak Hukum
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	27 Oct 2020 04:09
Last Modified:	27 Oct 2020 04:10
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/13442

Actions (login required)

View Item