KATIMIN, NIM. 91217012 (2019) KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEHUTANAN DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 91217012_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 91217012_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (553kB)

Abstract

Pembalakan liar (illegal logging) merupakan bentuk tindak kejahatan yang sampai sekarang masih banyak terjadi. Kurangnya dukungan dari semua stokeholder yang ada mengenai illegal logging merupakan salah satu faktor penyebab penebangan liar sulit diberantas di Indonesia meskipun dampak dari penebangan liar sudah terasa nyata. Illegal logging menurut penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.Penegakan hukum illegal logging pada tingkat penyelidikan dan penyidikan melibatkan 2 (dua) institusi penyidikan, yakni penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan yang dalam tugasnya saling berkoordinasi dan bekerjasama serta bersinergi dalam penanganan kejahatan pembelakan liar (illegal logging). Permasalahan penelitian tesis ini adalah: Apa kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kehutanan dalam penanganan kasus tindak pidana pembalakan liar (illegal logging) berdasarkan hukum positif Indonesia dan bagaimana bentuk koordinasi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kehutanan dengan penyidik Polri dalam penanganan kasus tindak pidana pembalakan liar (illegal logging)? Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan mengutamakan data sekunder dan bahan hukum sekunder berupa data kepustakaan dan perundangan-undangan. Spesifikasi penelitian ini, yakni menggunakan metode diskriptif analitis. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah: 1. Kewenangan penyidik PPNS Kehutanan (Polhut) dalam dalam penanganan kasus tindak pidana pembalakan liar (illegal logging) berdasarkan hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) pasal 29 dan 30. 2. Bentuk koordinasi penyidik PPNS dengan penyidik Polri yang meliputi: a. Hubungan kerja di bidang operasional, yaitu: Koordinasi operasional; Pembagian petunjuk; Pemberian bantuan penyidikan; dan Pengawasan. b. Hubungan kerja di bidang pembinaan, yaitu: Pembinaan kemampuan; Pembangunan kekuatan PPNS; dan Pembinaan sistem laporan. Kata Kunci. Kewenangan Penyidikan, PPNS Kehutanan, Illegal Logging.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing, 1. Dr. MUHAMMAD YAHYA SELMA,S.H., M.H. 2. Dr. HOLIJAH, S.H. M.H.
Uncontrolled Keywords:	Kewenangan Penyidikan, PPNS Kehutanan, Illegal Logging.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	PPS Hukum (S2)
Depositing User:	Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited:	22 Oct 2020 04:23
Last Modified:	22 Oct 2020 04:23
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/13424

Actions (login required)

View Item