YOGA PATINSDO, NIM. 502016180 (2020) PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DAN PENEGAKAN SANKSI PIDANANYA DI WILAYAH POLRES KOTA LUBUKLINGGAU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502016180_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502016180_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (978kB)

Abstract

ABSTRAK PEMALSUAN STNK DAN PENEGAKAN SANKSI PIDANANYA DI WILAYAH POLRES KOTA LUBUKLINGGAU YOGA PATINSDO Berkembangnya jenis kejahatan seperti pemalsuan surat kendaraan bermotor yang terjadi saat ini menuntut akan kemampuan hukum baik peraturan perundang-undangannya maupun aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi perundang-undangan. Hukum merupakan tumpuan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan dari nilai kepercayaan oleh karena itu wajar apabila kepolisian diharapkan sebagai orang yang dapat dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di masyarakat. Salah satu kejahatan terhadap pemalsuan surat kendaraan bermotor akhir-akhir ini banyak dijadikan target adalah kendaraan roda empat. Dalam menjawab permasalahan tersebut, Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (field research), dengan mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian agar dapat diketahui secara jelas tentang pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Jenis data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1.) Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor terjadi disebabkan faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor tingginya permintaan minat kendaraan bermotor di pasaran. 20 Penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Lubuklinggau yaitu dengan cara, memberikan teguran dan peringatan kepada penjual Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor agar tidak melakukan penjualan tanpa izin karna hal tersebut merupakan pelanggaran hukum, memberikan seminar kepada penegak hukum agar tetap pada tujuanya untuk menegakan hukum, dan berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat melalui sosialisasi. Ditegaskan dalam pasal 263 KUHP pelaku akan dikenakan 6 tahun kurungan penjara. Kata Kunci: Pemalsuan STNK, Penegakan Hukum

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1 : M. Soleh Idrus, S.H., M.S. Pembimbing 2 : H. Syairozi, S.H., M.Hum
Uncontrolled Keywords:	Pemalsuan STNK, Penegakan Hukum
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	01 Oct 2020 06:32
Last Modified:	01 Oct 2020 06:32
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/12803

Actions (login required)

View Item