GUGATAN PERWAKILAN ATAS LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

SUKADI, NIM. 502016243 (2020) GUGATAN PERWAKILAN ATAS LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

[img]
Preview
Text
502016243_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text
502016243_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (725kB)

Abstract

ABSTRAK GUGATAN PERWAKILAN ATAS LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Oleh Sukadi Masalah lingkungan sendiri pada hakikatnya dapat didefinisikan secara mendasar sebagai perubahan dalam lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan akibat negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia, lingkungan yang tercemar langsung atau tidak langsung lambat laun cepat atau lambat akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana gugatan ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? dan Apakah bentuk ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif” bersifat deskriptif, suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada. Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Gugatan ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup menurut Pasal 37 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat diajukan oleh perwakilan kelompok itu bertindak mengajukan gugatan tidak hanya untuk dan atas nama mereka tetapi sekaligus untuk dan atas nama kelompok yang mereka wakili, tanpa memerlukan surat kuasa dan anggota kelompok. Sedangkan bentuk ganti rugi yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu, berupa: a) memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; b) memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau c) menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Kata Kunci: Gugatan Perwakilan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing 1 : Hendri S, SH., M.Hum. Pembimbing 2 : Burhanuddin, SH., MH.
Uncontrolled Keywords: Gugatan Perwakilan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Subjects: Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited: 23 Sep 2020 06:14
Last Modified: 23 Sep 2020 06:14
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/12236

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.