IMAM HAMIDI, NIM. 502016242 (2020) AKTA PENGOPERAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.
|
Text
502016242_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (846kB) | Preview |
|
![]() |
Text
502016242_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (295kB) |
Abstract
ABSTRAK AKTA PENGOPERAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG Oleh IMAM HAMIDI Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan , dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah kekuatan pembuktian Akta Pengoperan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pengadilan Negeri Palembang ? dan Apakah akibat hukumnya apabila akta pengoperan hak tersebut berasal dari alas hak atas tanah yang tidak benar ?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif. Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Kekuatan pembuktian Akta Pengoperan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pengadilan Negeri Palembang, yaitu mempunyai kekuatan pembuktian Akta Pengoperan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pengadilan Negeri Palembang, dapat bernilai sebagai alat bukti tertulis yang otentik, sehingga setiap orang termasuk hakim pun akan memberikan penilaian formil apa adanya sebelum dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan suatu majelis hakim bahwa akta tersebut tidak benar. Dan Akibat hukumnya apabila akta pengoperan hak tersebut berasal dari alas hak atas tanah yang tidak benar , maka ketidak benaran alas hak tersebut harus dibuktikan dengan putusan majelis hakim tentang hal ketidak benaran tersebut. Apabila ketidak benaran tersebut terbukti, maka akta pengoperan hak tersebut dapat dibatalkan berdasarkan putusan majelis hakim yang sudah berkekuatan hukum yang tetap. Kata Kunci : Pengoperan Hak Atas Tanah, Akta.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing 1 : Mulyadi Tanzili, S.H, M.H. Pembimbing 2 : Mona Wulandari, S.H, M.H. |
Uncontrolled Keywords: | Pengoperan Hak Atas Tanah, Akta |
Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Perdata |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
Date Deposited: | 14 Sep 2020 04:51 |
Last Modified: | 14 Sep 2020 04:51 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/11425 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |