SANKSI PIDANA PELAKU MALPRAKTEK DALAM TINDAKAN ABORSI OLEH TENAGA MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Maulidya Purnama Sari, NIM. 502015190 (2020) SANKSI PIDANA PELAKU MALPRAKTEK DALAM TINDAKAN ABORSI OLEH TENAGA MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN. Skripsi thesis, Universitas Muhammadyah Palembang.

[img]
Preview
Text
502015190_Bab I_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (2MB) | Preview
[img] Text
502015190_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (663kB)

Abstract

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah sanksi pidana pelaku malpraktek tindakan aborsi oleh tenaga medis berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan?. Dan Apakahfaktor penyebab malpraktek dalam tindakan aborsi oleh tenaga medis berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan. Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Sanksi pidana pelaku malpraktek tindakan aborsi oleh tenaga medis berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, wajib ditindak sesuai perundangan yang berlaku, apabila terbukti maka pelaku dapat diberhentikan sebagai tenaga kesehatan, dimana tindakan pelaksanaan hukum administratif serta tindakan hukum pelaku harus menjalani pidana serta denda sebagai konsekwensi yuridis akibat tindakan aborsi yang melawan hukum. Dan Faktor penyebab malpraktek dalam tindakan aborsi oleh tenaga medis berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu apabila tidak melakukan tindakan medisi sesuai dengan : Standar Profesi Kedokteran Dalam profesi kedokteran, ada tiga hal yang harus ada dalam standar profesinya, yaitu kewenangan, kemampuan rata-rata dan ketelitian umum. Standar Prosedur Operasional (SOP) SOP adalah suatu perangkat instruksi/ langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu.Informed Consent Substansi informed consent adalah memberikan informasi tentang metode dan jenis rawatan yang dilakukan terhadap pasien, termasuk peluang kesembuhan dan resiko yang akan dialami oleh pasien.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing, 1. Atikah Ismail, S.H., M.H. 2. Mona Wulandari, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords: Sanski Pidana, Aborsi, Malpraktek.
Subjects: Ilmu Hukum > Hukum Acara Pidana
Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Pendidikan Kedokteran > Kesehatan Umum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited: 09 Sep 2020 01:37
Last Modified: 09 Sep 2020 01:37
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/11154

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.